KPPI Dan Kemendagri Perkuat Pemberdayaan Perempuan, Fokus Politik dan Kemandirian Ekonomi
Jakarta, Barometer99.com – Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPP KPPI) memperkuat sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya melalui penguatan partisipasi politik, kepemimpinan, dan kemandirian ekonomi perempuan di daerah. Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan DPP KPPI dengan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE, di Ruang Rapat Lantai 7, Gedung F, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (22/09/2026).
Ketua Presidium DPP KPPI, Hindun Anisah mengatakan, pemberdayaan perempuan tidak dapat hanya diletakkan pada aspek peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya, penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi merupakan bagian penting yang perlu berjalan beriringan agar perempuan memiliki daya tawar dan kesempatan yang lebih luas dalam pembangunan.
“Pemberdayaan perempuan harus kita lihat secara utuh. Perempuan perlu memiliki ruang yang lebih luas dalam politik dan kepemimpinan, tetapi pada saat yang sama juga harus diperkuat dari sisi kapasitas dan kemandirian ekonominya,” ujar Hindun.
Legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, sinergi antara KPPI dan Kemendagri menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu agenda konkret yang dibahas adalah pemberdayaan perempuan melalui penguatan pelaku usaha mikro dan kecil perempuan di daerah. Program tersebut akan dikembangkan sebagai program percontohan di dua daerah, yakni Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hindun berharap program percontohan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan jangka pendek, tetapi dapat menghasilkan model pemberdayaan ekonomi perempuan yang terukur, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di daerah lain.
Selain penguatan pelaku usaha perempuan, kerja sama juga diarahkan pada penguatan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah dalam mendukung UMKM perempuan. Salah satu bentuk kemitraan yang dibahas adalah membuka akses kerja sama antara pelaku UMKM perempuan dengan sektor usaha, termasuk perhotelan.
Menurut Hindun, akses pasar menjadi salah satu aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Karena itu, program pemberdayaan perlu didesain tidak hanya berupa pelatihan, tetapi juga memastikan adanya akses terhadap pasar, pembiayaan, jejaring usaha, serta kemitraan.
DPP KPPI memandang kolaborasi dengan Kemendagri sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pemberdayaan perempuan yang lebih terintegrasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan antara organisasi perempuan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Melalui program percontohan di Lampung Timur dan Cilacap, KPPI dan Kemendagri diharapkan dapat menghasilkan model pemberdayaan perempuan yang terukur, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi perempuan di daerah. Hindun menambahkan, penguatan ekonomi perempuan pada akhirnya juga berkaitan dengan penguatan posisi perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan ruang publik.
“Ketika perempuan memiliki kapasitas, akses, dan kemandirian ekonomi, ruang partisipasinya dalam pembangunan juga semakin kuat. Karena itu, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan politik perempuan harus berjalan bersama,” ucap Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB.
Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen DPP KPPI untuk terus mendorong peningkatan partisipasi, representasi, kepemimpinan, serta kemandirian ekonomi perempuan dalam pembangunan Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Presidium DPP KPPI 2026 Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A., Sekretaris Jenderal DPP KPPI Lis Dedeh, S.H., S.E., M.M., Wakil Bendahara Umum Syafa Illiyin, S.E., M.M., Bupati Lampung Timur Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.A.P., Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn., serta jajaran DPP KPPI, di antaranya Hj. Evi Fatimah, M.A.P., Dra. Jeane IB Sumampouw, M.I.Kom., Dr. Irma Muthoharoh, dan Hj. Noor Aljanna Fitri Gayo, M.Si. (Efendi)
