Amin Ak Menyoroti Perekonomian Mikro Perlu Mendapatkan Perhatian Perbankan
Lumajang. Barometer99.com, (5/9/2026) – Anggota Komisi XI DPR RI Haji Amin, Ak. Menyoroti pertumbuhan kredit nasional yang mencapai dua digit belum sepenuhnya dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah pertumbuhan kredit nasional yang disebut menembus 13 persen, porsi pembiayaan untuk UMKM justru masih berada di kisaran 2 persen.
Legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kegiatan sosialisasi yang menggandeng Bank Indonesia (BI) Jember di pendopo Kabupaten Lumajang Jawa Timur, menilai perbankan perlu meningkatkan perhatian terhadap UMKM, terutama melalui pembinaan, peningkatan literasi keuangan, serta kemudahan akses pembiayaan.
“Pertumbuhan kredit semester kemarin secara nasional itu sekitar 13 persen. Tapi UMKM hanya sekitar 2 persen. Bahkan yang super mikro, yang paling kecil, hanya 0,8 persen,” kata Amin.
Menurutnya, secara nasional pembiayaan UMKM saat ini masih sekitar 15 persen dari total kredit. Padahal, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.
Karena itu, DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IV ( Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang) terus mendorong pemerintah dan perbankan agar meningkatkan porsi pembiayaan kepada sektor UMKM.
“Tugas kita adalah mengingatkan terus agar UMKM diperhatikan, termasuk pembinaannya,” ujarnya.
Amin mengatakan persoalan pembiayaan UMKM tidak bisa hanya dibebankan kepada perbankan. Pemerintah, DPR, Bank Indonesia, dunia usaha besar, hingga pelaku UMKM harus membangun kolaborasi agar sektor tersebut mampu naik kelas.
Salah satu bentuk dukungan pemerintah, kata dia, adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga. Pemerintah juga menyediakan skema penjaminan melalui lembaga seperti PT Askrindo dan Jamkrindo.
“UMKM bukan berarti kemudian bebas tidak membayar kredit. Semua tetap bertanggung jawab. Tetapi pemerintah menyadari kemampuan dunia usaha kecil memang terbatas, sehingga pemerintah memberikan dukungan melalui penjaminan dan subsidi bunga,” jelas Amin.
Ia juga menyinggung kebijakan pembiayaan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM), termasuk program Mekaar. Menurutnya, pemerintah berupaya menekan beban bunga agar semakin terjangkau bagi pelaku usaha mikro.
Amin menegaskan perhatian terhadap UMKM penting karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.
“97 persen tenaga kerja ada di sektor UMKM, jumlahnya sekitar 64 juta, dan kontribusinya terhadap PDB mencapai sekitar 61 persen,” katanya.
Dengan kontribusi tersebut, Amin mendorong peningkatan porsi pembiayaan UMKM secara bertahap.
“Kita tidak menuntut separuh-separuh. Tetapi pembiayaan UMKM bisa didorong sampai 30 persen dan jangan kurang dari 20 persen,” tegasnya.
Dorong UMKM Masuk Pasar Ekspor
Selain persoalan pembiayaan, Amin menilai penguatan UMKM harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar, termasuk pasar ekspor.
Menurut dia, perusahaan besar memiliki peran strategis untuk menjadi penghubung antara UMKM dengan pasar global.
“Harus ada kolaborasi. Usaha besar bisa bekerja sama dengan UMKM sehingga produk-produk UMKM nantinya bisa masuk ke pasar ekspor,” katanya.
Ia juga meminta Kementerian BUMN memperkuat program pemberdayaan dan kemitraan dengan UMKM agar semakin banyak pelaku usaha kecil yang mampu naik kelas dan terlibat dalam rantai pasok nasional maupun global. (Efendi)
