DPRD NTB Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025
Mataram, Barometer99.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda Penyampaian dan Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025, Rabu (22/4/2026), bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, dan dihadiri oleh Gubernur NTB, Pimpinan dan Anggota DPRD NTB, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB.
DPRD Provinsi NTB secara resmi menyampaikan dan menyerahkan berupa rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2025 sebagai hasil dari pembahasan bersama komisi-komisi DPRD.
Menanggapi hal tersebut Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menindaklanjuti setiap masukan dan catatan yang disampaikan DPRD, serta mengintegrasikannya dalam perencanaan pembangunan daerah.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam sambutannya menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia.
Ia juga menegaskan bahwa kritik dan rekomendasi dari DPRD merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. “Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan dan atensi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.
Gubernur mengakui bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan tidak ringan, terutama terkait meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, dinamika global, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II baru hasil seleksi terbuka (pansel) kepada forum DPRD, antara lain Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Provinsi NTB, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB.
Pengenalan ini diharapkan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pembangunan daerah. (***).
