Jakarta, Barometer99.com — Perum BULOG kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peluang ekspor beras premium untuk Jamaah Haji dan Umroh di Arab Saudi. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar antara BULOG, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), serta Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa BULOG akan memaksimalkan penyusunan dan penyiapan stok beras nasional sesuai kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia, sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar internasional seperti Arab Saudi. BULOG juga memastikan kualitas beras premium yang disiapkan sesuai standar ketentuan konsumsi haji.
“BULOG pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras berkualitas untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dari sisi stok dan sistem logistik, BULOG memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan pasokan berjalan dengan tepat jumlah, mutu, dan waktu,” ujar Direktur Utama Perum BULOG.
Dari sisi kebijakan, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Jaenal Effendi, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menguatkan kemandirian pangan penyelenggaraan haji dan sekaligus menyiapkan peluang ekspor.
“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal Effendi saat rapat koordinasi.
Dalam pertemuan tersebut, diproyeksikan kebutuhan beras untuk musim haji 1447 H/2026 M mencapai hampir 4 ribu ton untuk lebih dari 205.000 jemaah dan petugas haji. BULOG akan menghitung kebutuhan total dan menyiapkan pasokan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan dukungannya dari sisi kebijakan dan regulasi untuk memperlancar proses ekspor beras nasional ke Arab Saudi, termasuk fasilitasi perizinan dan persyaratan teknis. Kementan juga berkomitmen memastikan beras produksi dalam negeri memiliki daya saing harga yang layak di pasar internasional.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan konsumsi jemaah haji, tetapi juga memberi peluang baru bagi pelaku usaha dan petani nasional untuk memasuki pasar ekspor beras.
(BULOG)
