Presiden Prabowo Perkuat Inklusi Keuangan dan Kesiapan Hadapi El Nino
JAKARTA, Barometer99.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Sejumlah langkah strategis dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari penguatan inklusi keuangan masyarakat hingga kesiapan menghadapi potensi El Nino dan dampak erupsi gunung berapi.
Dalam penguatan inklusi keuangan, pemerintah mencatat tingkat inklusi keuangan masyarakat telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Presiden Prabowo mengarahkan agar semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan menyiapkan rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Program tersebut akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang akan dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia.
Selain pembukaan rekening, pemerintah juga akan memperkuat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai gateway sistem pembayaran.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah turut memperkuat kesiapan menghadapi potensi El Nino yang dapat berdampak terhadap kondisi pangan dan kehidupan masyarakat.
Pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, salah satunya melalui keberlanjutan program bantuan pangan berupa beras.
Bantuan pangan tersebut telah disalurkan hingga September dan akan dilanjutkan pada Oktober, November, dan Desember sesuai arahan Presiden Prabowo.
Selain ancaman El Nino, pemerintah juga terus memantau perkembangan erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia.
Pemantauan dilakukan terhadap dampak erupsi terhadap aktivitas masyarakat, kondisi perekonomian, distribusi logistik, hingga kelancaran penerbangan di wilayah terdampak.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat, menjaga ketahanan ekonomi, serta memastikan kebutuhan pokok dan distribusinya tetap berjalan di tengah berbagai tantangan.
Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebijakan yang disiapkan dapat diimplementasikan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai potensi risiko di masa mendatang.
