Iyeth Bustami Dorong Program PSEL di Riau Imbas Sampah Menggunung
Jakarta, Barometer99.com – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Iyeth Bustami, mendorong pemerintah memperluas program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ke Provinsi Riau. Dorongan tersebut disampaikan setelah dirinya menemukan persoalan serius penumpukan sampah saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Kepulauan Meranti, Riau.
Iyeth mengungkapkan, dirinya melihat langsung gunungan sampah di atas lahan sekitar dua hektare. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena lokasi berada di kawasan tanah gambut dan telah berdampak terhadap masyarakat sekitar.
“Saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Meranti, saya melihat sampah yang semakin menggunung di atas lahan sekitar dua hektare. Kondisinya sangat memprihatinkan karena berada di kawasan tanah gambut,” ujar Iyeth saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (07/09/2026).
Menurutnya, air lindi dari timbunan sampah telah mencemari sumur masyarakat. Selain itu, bau menyengat dari tumpukan sampah juga mengganggu warga di sekitar lokasi.
“Air lindi dari tumpukan sampah ini sangat mengganggu masyarakat. Tanahnya tercemar, air sumurnya tercemar, dan baunya menyebar ke mana-mana,” katanya.
Karena itu, Iyeth meminta pemerintah pusat segera melihat kondisi tersebut secara langsung dan mengkaji solusi pengelolaan sampah yang sesuai, termasuk kemungkinan penerapan PSEL.
“Kalau memang persyaratannya terpenuhi, saya kira Riau juga harus mendapatkan perhatian. Saya meminta Ibu Deputi turun langsung atau mengirimkan staf ke Kepulauan Meranti. Lihat kondisi di sana, kaji kebutuhannya, dan kalau memungkinkan segera siapkan langkah penanganannya,” tegasnya.
PSEL merupakan salah satu metode pengelolaan sampah yang memanfaatkan sampah sebagai sumber energi, termasuk untuk menghasilkan listrik. Menurut Iyeth, penerapan teknologi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing daerah, baik dari sisi volume dan karakteristik sampah, infrastruktur, maupun aspek lingkungan.
Ia meminta Kota Pekanbaru dipertimbangkan sebagai salah satu wilayah penerapan program pengolahan sampah. Menurutnya, volume sampah di Pekanbaru yang mencapai sekitar 1.500 hingga 2.000 ton per hari membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Persoalan sampah tidak bisa hanya dengan memindahkan sampah dari permukiman ke TPA. Harus ada pengelolaan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali,” ujarnya.
Selain teknologi pengolahan, Iyeth meminta pemerintah memperkuat dukungan terhadap sarana dasar persampahan, khususnya armada pengangkut sampah. Keterbatasan truk, kata dia, menyebabkan sampah tidak terangkut secara optimal di sejumlah daerah.
“Kalau memungkinkan, saya minta dukungan anggaran untuk pengadaan truk sampah juga diberikan kepada Riau. Ini kebutuhan yang sangat konkret dan langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Iyeth menegaskan, Riau tidak boleh tertinggal dalam pengembangan teknologi pengelolaan sampah. Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, Riau dinilai juga membutuhkan dukungan serius dalam menjaga kualitas lingkungan.
“Riau merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Karena itu, kalau kami meminta teknologi pengolahan sampah juga masuk ke Riau, saya rasa itu bukan permintaan yang berlebihan,” pungkasnya. (Efendi)
