Survei IndocPolls: Kepuasan Publik terhadap Penegakan Hukum Era Prabowo-Gibran Tembus 62,1 Persen
JAKARTA, Barometer99.com — Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi mendapat respons positif dari masyarakat. Hasil survei Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kedua sektor tersebut mencapai 62,1 persen.
Direktur Komunikasi IndocPolls, Taufik, mengatakan tingkat kepuasan tersebut berkaitan dengan pengungkapan sejumlah kasus korupsi besar selama pemerintahan Prabowo-Gibran. Penanganan perkara yang menyentuh berbagai sektor, termasuk program prioritas pemerintah, dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah penanganan kasus yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Taufik, pengungkapan kasus tersebut turut menjadi perhatian publik karena menyangkut program strategis pemerintah.
Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memberikan penilaian terhadap upaya pemberantasan korupsi yang menyasar berbagai pihak. Konsistensi penegakan hukum dan keberanian mengungkap perkara tanpa pandang bulu menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Secara keseluruhan, IndocPolls mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun mencapai 57,4 persen.
Angka tersebut menggambarkan bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap jalannya pemerintahan, meskipun penilaian publik terhadap setiap sektor memiliki dinamika tersendiri.
Survei IndocPolls dilaksanakan pada 15–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka.
Survei tersebut memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil ini menjadi salah satu gambaran persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Meski demikian, tingkat kepuasan publik tetap perlu diikuti dengan konsistensi penegakan hukum, transparansi penanganan perkara, serta langkah nyata dalam mencegah praktik korupsi agar kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga.
