Kapolri Suyudi Siap Usut Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Cs Jadi Sorotan
JAKARTA, Barometer99.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merespons desakan Komisi III DPR RI agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya diproses menggunakan pasal penyadapan dan akses ilegal, tetapi juga didalami melalui dugaan tindak pidana makar.
Suyudi menegaskan Polri telah mengambil langkah hukum dengan menerbitkan laporan polisi terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Pihaknya juga siap mendalami dan membuktikan ada atau tidaknya unsur pidana tersebut berdasarkan hasil penyelidikan.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan anggota dewan, Kapolri menjelaskan bahwa penanganan dugaan makar dilakukan secara terpisah dari penyidikan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, serta dugaan penghilangan dokumen elektronik.
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” papar Suyudi.
Ia menjelaskan, penyelidikan tersebut bertujuan memastikan apakah rangkaian perbuatan yang dilakukan para tersangka memenuhi unsur tindak pidana makar atau tidak.
Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat langsung disimpulkan sebagai tindakan makar. Karena itu, penyidik membutuhkan pembuktian tersendiri untuk mengungkap tujuan dan motif di balik aktivitas tersebut.
Pendalaman difokuskan pada penelusuran perintah penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pengungkapan tujuan dari rangkaian aktivitas yang sedang diselidiki.
Komisi III Minta Dugaan Makar Diusut Tuntas
Desakan agar perkara tersebut dikembangkan ke dugaan makar mengemuka dalam pembahasan penanganan kasus penyadapan Presiden.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya ingin seluruh rangkaian dugaan perbuatan ilegal yang berkaitan dengan kasus tersebut diungkap secara menyeluruh.
Menurut Habiburokhman, persoalan yang harus didalami bukan hanya penyadapan, tetapi juga kemungkinan adanya aktivitas lain seperti pengawasan ilegal, pengondisian opini di media sosial, pembunuhan karakter, hingga dugaan penggalangan massa yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Komisi III meminta kepolisian mengungkap siapa pihak yang memberikan perintah, apa motif di balik aktivitas tersebut, serta siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari dugaan operasi penyadapan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III Safaruddin juga mendorong penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berada di balik kegiatan penyadapan, termasuk pihak yang diduga memerintahkan dan membiayai operasi tersebut.
Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Berdasarkan pemaparan Kapolri, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan sejumlah tahapan, mulai dari pemberian perintah, memasukkan nomor telepon target ke sistem penyadapan, pelaksanaan pemantauan komunikasi, pelaporan hasil sadapan, hingga dugaan penghapusan data elektronik.
Penyidik menduga perintah penyadapan berasal dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah aktivitas diduga dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
Selain Presiden Prabowo, sasaran yang diduga masuk dalam daftar pemantauan mencakup sejumlah pejabat negara, anggota legislatif, tokoh politik, kepala daerah, aparat penegak hukum, aktivis, hingga kalangan mahasiswa.
Polri juga telah memeriksa puluhan saksi untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk pihak yang berkaitan dengan penyedia layanan telekomunikasi dan perangkat penyadapan.
Polri Diminta Buktikan Motif dan Tujuan
Perkembangan kasus ini semakin menjadi perhatian karena dugaan penyadapan terhadap kepala negara dinilai memiliki dimensi persoalan yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran terhadap privasi komunikasi.
Namun, penerapan pasal makar tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah.
Dalam perkembangan terbaru, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin juga menyampaikan bahwa penyidik telah menemukan bukti awal yang cukup untuk menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar.
Ia menegaskan penyidikan akan dikembangkan melalui pemeriksaan secara intensif. Namun, detail bukti yang dimaksud belum dipaparkan secara terbuka.
Dengan demikian, perkara yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya kini tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga membuka ruang penyelidikan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana lain.
Polri diharapkan dapat mengungkap secara terang siapa pengendali, apa tujuan sebenarnya, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam rangkaian dugaan operasi tersebut.
Seluruh proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, transparansi, profesionalitas, serta pembuktian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
