Kursi Wapres Kosong, MPR Beri Prabowo Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Pengganti Gibran
JAKARTA, Barometer99.com – Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Pernyataan itu disampaikan Muzani setelah menerima langsung surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Sejak hari ini, jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” ujar Muzani.
Muzani menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto nantinya akan diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran.
Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan untuk menyerahkan dua nama calon tersebut.
Selanjutnya, MPR akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan persyaratan calon sebelum memasuki tahapan pemilihan.
MPR Siapkan Empat Langkah Strategis
Sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR telah menggelar rapat internal untuk membahas langkah-langkah yang harus segera dilakukan.
Hasil rapat tersebut menyepakati pelaksanaan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, seluruh pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat gabungan dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Muzani mengungkapkan terdapat empat agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pertama, menentukan jadwal penyelenggaraan sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Kedua, menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi kedua calon.
Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan Ketetapan MPR terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Seluruh tahapan tersebut dipersiapkan agar proses pergantian Wakil Presiden dapat berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pemilihan Wapres Mengacu UUD 1945
Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Prosedur lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Dalam Pasal 46 UU MD3, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Pemilihan dilakukan melalui mekanisme pengambilan suara oleh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.
Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR dan selanjutnya mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna.
Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri Gibran menjadi awal dari proses ketatanegaraan untuk menentukan penggantinya.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo dalam mengajukan dua nama calon serta keputusan MPR dalam menentukan Wakil Presiden definitif yang akan melanjutkan tugas hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan 2024–2029.
