Kapolri Suyudi Ungkap Status Penahanan Empat Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden, Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah
JAKARTA, Barometer99.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan perkembangan terbaru penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap status penahanan empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Suyudi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan anggota dewan, Kapolri menjelaskan bahwa tiga tersangka saat ini menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara satu tersangka lainnya menjalani penahanan rumah.
Adapun tiga tersangka yang ditahan di Rutan Mako Brimob masing-masing mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan pemaparan Kapolri, Listyo Sigit menjalani penahanan hingga 23 November 2026, Ahrie Sonta hingga 21 November 2026, sedangkan Eko Hadi Santoso hingga 22 November 2026.
Sementara itu, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, dikenakan penahanan rumah sejak 11 November 2026.
“Pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah,” jelas Suyudi dalam rapat tersebut.
Kapolri juga memaparkan bahwa penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.
Dugaan Penyadapan Menjangkau Sejumlah Tokoh
Dalam rapat kerja tersebut, Suyudi turut mengungkap bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara dan tokoh dari berbagai kalangan.
Sasaran yang diduga menjadi target penyadapan meliputi pejabat di lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR RI, tokoh politik, gubernur, kapolda, hingga internal Polri.
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Berdasarkan materi penyidikan yang dipaparkan Kapolri, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp, sekaligus menjadi penerima akhir hasil penyadapan.
Sementara Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Ia juga diduga melaporkan hasil penyadapan serta memerintahkan penghapusan data elektronik.
Adapun Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dan memberikan persetujuan melalui komunikasi WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Sementara Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada pihak terkait.
Seluruh peran tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan dan harus dibuktikan melalui proses hukum.
Polri Dalami Dugaan Makar
Tidak hanya perkara penyadapan ilegal, Kapolri juga mengungkap bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, permufakatan jahat, dan dugaan makar dalam perkara tersebut.
Suyudi menjelaskan, penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar yang berdiri sendiri dan memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Pendalaman difokuskan pada penelusuran perintah, tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta hubungan antara aktivitas penyadapan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Kapolri menegaskan bahwa dugaan permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian.
Perkembangan penanganan perkara ini menjadi perhatian serius Komisi III DPR RI yang meminta agar seluruh rangkaian dugaan penyimpangan diusut secara menyeluruh, transparan, dan profesional.
Melalui rapat kerja tersebut, DPR meminta Polri memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk apabila perkara melibatkan pejabat tinggi maupun mantan pejabat di lingkungan institusi kepolisian.
