Singapura dan Malaysia Kompak Apresiasi Prabowo Tangani Karhutla, 20 Korporasi Terseret Penyidikan
MANILA, Barometer99.com – Upaya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat pengakuan dari negara tetangga. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong secara terbuka menyampaikan apresiasi atas langkah besar Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Tanah Air sepanjang 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Lawrence Wong saat menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Wong secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas upaya luar biasa pemerintah Indonesia dalam menangani karhutla, termasuk langkah penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta meminta perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar aturan agar bertanggung jawab.
Wong menilai Indonesia telah melakukan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menangani persoalan karhutla. Terlebih, kondisi kebakaran tahun ini semakin diperburuk oleh perubahan iklim dan fenomena El Niño yang menyebabkan periode kekeringan berlangsung lebih panjang dari biasanya.
Menurut Wong, keseriusan Indonesia tidak hanya terlihat dari upaya pemadaman, tetapi juga dari langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Ia juga menyinggung kesepakatan pembentukan satuan tugas (Satgas) Indonesia-Singapura pada Oktober 2026. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan karhutla sekaligus memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah Singapura sebelumnya telah memanggil eksekutif senior dari 10 perusahaan yang diduga atau diindikasikan memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Di sisi lain, Indonesia menunjukkan langkah lebih jauh melalui penegakan hukum. Pada Oktober 2026, aparat penegak hukum mengungkap hasil penyidikan perkara karhutla yang menjerat 20 korporasi sebagai tersangka. Penyelidikan juga mencakup hampir 100 perusahaan, termasuk perusahaan bermodal asing yang berasal dari Singapura dan Malaysia.
Tidak hanya menyasar korporasi, Polri juga menetapkan 245 tersangka perorangan dari total 104 laporan polisi terkait kasus karhutla.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada pemadaman api dan pemulihan wilayah terdampak, tetapi juga berupaya memutus praktik pembakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum yang tegas.
Apresiasi terhadap penanganan karhutla Indonesia juga sebelumnya disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Dalam keterangannya di Kuala Lumpur, Minggu (18/10/2026), Anwar mengakui bahwa upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan bukan pekerjaan mudah, terutama dengan luasnya wilayah terdampak serta kondisi cuaca yang tidak menentu.
Ia mengapresiasi kesungguhan pemerintah Indonesia yang mengerahkan puluhan ribu personel gabungan serta berbagai aset udara untuk mengendalikan kebakaran.
Anwar secara khusus menyoroti pengerahan sekitar 71 ribu personel gabungan dari berbagai institusi pemerintah, termasuk dukungan puluhan pesawat dan helikopter dalam operasi penanganan karhutla.
Besarnya pengerahan sumber daya tersebut juga mendapat perhatian dari aktivis lingkungan sekaligus pendiri Yayasan Kalaweit, Chanee Kalaweit. Ia menilai pengerahan sumber daya untuk menangani karhutla tahun ini merupakan salah satu yang paling masif selama hampir 30 tahun dirinya tinggal dan berupaya menjaga kelestarian hutan di Kalimantan.
Pengakuan dari dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia, menjadi catatan penting bagi Indonesia dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi perhatian kawasan Asia Tenggara.
Namun, apresiasi internasional tersebut juga menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pengawasan terhadap perusahaan, pencegahan pembakaran, perlindungan kawasan hutan, serta penegakan hukum harus terus diperkuat.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, komitmen Indonesia dalam menangani karhutla kini tidak hanya diuji melalui kemampuan memadamkan api, tetapi juga keberanian mengusut dan menindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab, tanpa memandang latar belakang maupun kepentingan perusahaan.
Dengan demikian, upaya menjaga hutan Indonesia bukan semata-mata persoalan nasional, melainkan juga bagian dari tanggung jawab bersama dalam melindungi lingkungan dan menjaga kualitas udara kawasan Asia Tenggara.












