Hashim Tegaskan Swasembada Pangan Tak Korbankan Hutan Primer, Prabowo Putuskan Setop Perluasan Sawah di Kawasan Hutan
ANTALYA, TURKI, Barometer99.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa program swasembada pangan Indonesia tidak dilakukan dengan mengorbankan kelestarian hutan, terutama kawasan hutan primer.
Penegasan tersebut disampaikan Hashim di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Ia menyampaikan pesan bahwa Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Hashim mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk tidak memperluas lahan persawahan dengan cara menebang atau mengalihfungsikan hutan yang masih ada, khususnya hutan primer.
Menurutnya, pemerintah tidak lagi memandang perlu membuka kawasan hutan baru untuk mengejar target swasembada beras. Keputusan tersebut diambil setelah produksi dan ketersediaan beras nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Presiden sudah menyampaikan dan menetapkan keputusan bahwa tidak ada perluasan sawah dengan mengorbankan atau menebang hutan yang masih ada. Sebaliknya, hutan primer kita tidak akan diganggu untuk swasembada pangan,” tegas Hashim.
Ia menjelaskan, Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2026, atau tiga tahun lebih cepat dari target awal pemerintahan Presiden Prabowo yang menetapkan 2029 sebagai tahun pencapaian swasembada pangan.
Keberhasilan tersebut, menurut Hashim, menjadi alasan pemerintah tidak lagi membutuhkan pembukaan kawasan hutan untuk memperluas lahan persawahan.
Sebelumnya, pemerintah sempat merencanakan pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate dengan kebutuhan pembukaan lahan yang cukup luas. Namun, perkembangan produksi beras nasional membuat strategi tersebut dapat diarahkan pada optimalisasi lahan yang sudah tersedia.
Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan cadangan beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton. Tingginya persediaan tersebut bahkan membuat kapasitas gudang pemerintah tidak lagi mencukupi sehingga diperlukan pemanfaatan gudang milik pihak swasta.
Pemerintah juga mulai mendorong pengembangan ekspor beras setelah persediaan nasional dinilai mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Ke depan, strategi peningkatan produksi pangan akan lebih diarahkan pada intensifikasi pertanian dibandingkan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan, penggunaan benih unggul, pengembangan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan petani.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung produksi pangan dan energi tanpa harus mengganggu kawasan hutan primer yang masih terjaga.
Dalam forum internasional tersebut, Hashim juga menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin mempertentangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
Pemerintah berupaya menjalankan keduanya secara bersamaan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.
Komitmen tersebut menjadi pesan penting Indonesia kepada masyarakat internasional bahwa pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan hidup.
Dengan keputusan tidak memperluas sawah melalui pembukaan hutan primer, pemerintah berharap keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi beras, tetapi juga dari kemampuan menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang.
Swasembada pangan dan kelestarian hutan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Indonesia berupaya membuktikan bahwa ketahanan pangan dapat diperkuat tanpa mengorbankan hutan primer.












