MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 9 Desember 2026

MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 9 Desember 2026

JAKARTA, Barometer99.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mematangkan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatan tersebut.

Semula, Rapat Paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Namun, berdasarkan keputusan terbaru dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Senin (16/11/2026), pelaksanaan sidang tersebut resmi diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan atas usulan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan tambahan waktu untuk mempertimbangkan dan mematangkan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.

Menurut Muzani, Presiden perlu melakukan komunikasi dan konsultasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon yang akan disampaikan secara resmi.

Sesuai mekanisme yang berlaku, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk selanjutnya menjalani proses verifikasi persyaratan sebelum dipilih melalui sidang paripurna.

MPR juga telah menyiapkan perangkat pendukung untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Di antaranya pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa persyaratan calon serta panitia ad hoc yang mempersiapkan proses penetapan dan pengesahan Wakil Presiden terpilih.

Dalam proses tersebut, MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.

Pengisian jabatan tersebut menjadi perhatian publik setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Baca Juga :  NTB Dorong Desa Berdaya, Mendes Siap Jadikan Model Nasional Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Sebelumnya, MPR menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan dilaksanakan sesuai mekanisme konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penjadwalan ulang tersebut, pemerintah dan MPR memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan seluruh tahapan, mulai dari pengajuan nama calon oleh Presiden, verifikasi administrasi dan persyaratan, hingga pemilihan serta pelantikan dalam sidang paripurna.

Masyarakat kini menantikan dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto serta sosok yang nantinya dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan pada posisi Wakil Presiden dalam penyelenggaraan negara.

Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam menentukan figur yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan masa pemerintahan hingga 2029.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *