Dasco Minta Semua Pihak Hormati Hak Prerogatif Prabowo, Pengusulan Calon Wapres Harus Sesuai Konstitusi
JAKARTA, Barometer99.com – Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., mengajak seluruh pihak untuk menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Dasco menegaskan bahwa proses pengusulan calon Wakil Presiden bukan merupakan keputusan yang dapat ditentukan secara sepihak oleh pihak lain, melainkan harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), ketika menanggapi munculnya sejumlah dukungan yang mendorong namanya masuk dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Menurut Dasco, Presiden memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Karena itu, seluruh pihak diminta menghormati proses tersebut dan tidak mendahului keputusan Presiden.
Ia mengingatkan bahwa nama-nama yang nantinya diajukan kepada MPR merupakan kewenangan Presiden untuk menentukan sesuai mekanisme yang telah diatur.
Pernyataan Dasco tersebut sekaligus menjadi respons atas berkembangnya aspirasi sejumlah kalangan yang menginginkan dirinya menjadi salah satu kandidat Wakil Presiden.
Dukungan terhadap Dasco diketahui bermunculan dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, dukungan juga disampaikan sejumlah elemen politik dan kelompok masyarakat.
Meski namanya masuk dalam perbincangan publik, Dasco memilih menyerahkan sepenuhnya proses penentuan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menyebut sejumlah nama lain yang turut diperbincangkan, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono.
Sementara itu, proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden terus dipersiapkan oleh MPR RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya mengumumkan bahwa Sidang Paripurna MPR untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden baru yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta tambahan waktu untuk mempertimbangkan dua nama calon Wakil Presiden.
Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Dengan jadwal sidang pada 9 Desember 2026, Presiden Prabowo harus menyampaikan dua nama calon tersebut paling lambat 25 November 2026.
Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua nama yang diajukan Presiden untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Sikap Dasco yang meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden menjadi penegasan penting bahwa proses pergantian Wakil Presiden harus berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan dorongan atau dukungan politik.
Kini perhatian publik tertuju pada keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR, sebelum lembaga tersebut melaksanakan proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden yang baru.
Di tengah dinamika politik nasional, kepastian konstitusi dan penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan menjadi landasan utama dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan.












