Perubahan Desil Jadi Sorotan, Veri: Data Harus Menggambarkan Kondisi Nyata Masyarakat
Mesuji, Lampung, Barometer99.com -Perubahan pemeringkatan data sosial ekonomi masyarakat yang dikenal dengan istilah desil, kini menjadi perhatian di Kabupaten Mesuji, Lampung. Perubahan tersebut berpotensi menggeser status warga dalam kelompok penerima bantuan sosial, termasuk masyarakat yang secara faktual masih berada dalam kondisi ekonomi rentan.
Sistem desil digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi keluarga. Dalam pemeringkatan tersebut, masyarakat yang berada pada desil 1 sampai 5 masih memiliki peluang menjadi sasaran berbagai program bantuan sosial sesuai dengan ketentuan dan kriteria program masing-masing. Sementara warga yang masuk desil 6 sampai 10 berpotensi tidak lagi menjadi sasaran sejumlah program bantuan atau mengalami penonaktifan apabila tidak memenuhi kriteria penerima.
Kondisi serupa juga menjadi perhatian dalam program PBI Jaminan Kesehatan/JKN, di mana perubahan data sosial ekonomi dapat berimplikasi terhadap status kepesertaan bagi masyarakat yang sebelumnya mendapatkan pembiayaan iuran dari pemerintah.
Karena itu, perubahan desil bukan sekadar persoalan angka dalam sistem. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perubahan tersebut dapat berdampak langsung terhadap akses mereka terhadap bantuan sosial maupun perlindungan sosial.
Persoalan tersebut mendapat perhatian dari Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mesuji, Veri Ferdinansyah.
“Jangan sampai perubahan desil hanya karena perubahan data di sistem, sementara kondisi ekonomi warga di lapangan sebenarnya masih sama. Kalau memang warga masih membutuhkan, harus ada mekanisme verifikasi dan validasi yang benar-benar melihat kondisi mereka,” ujar Veri, Rabu (16/9/2026).
Menurut Veri, pemerintah di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten mempunyai peran penting memastikan pembaruan data benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Ia meminta warga yang mengalami perubahan status untuk tidak tinggal diam. Masyarakat perlu mengecek status data sosial ekonominya dan menggunakan mekanisme pengaduan apabila terdapat ketidaksesuaian.
“Pesan saya kepada masyarakat, jangan diam. Kalau kondisi ekonomi memang masih sulit tetapi bantuan tiba-tiba berhenti, tanyakan status datanya dan ikuti mekanisme pengaduan yang tersedia. Pemerintah juga harus terbuka menjelaskan mengapa status seseorang berubah,” katanya.
Pasca Berkunjung ke Kediaman Joko Widodo di Solo
Perhatian Veri terhadap persoalan sosial masyarakat juga menjadi bagian dari aktivitasnya dalam membangun komunikasi dengan berbagai kalangan.
Dalam salah satu kesempatan, Veri Ferdinansyah diketahui berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo. Momen tersebut menjadi bagian dari silaturahmi dan komunikasi yang dilakukannya.
Bagi Veri, komunikasi dengan tokoh nasional maupun pemimpin tidak boleh berhenti pada persoalan politik, tetapi harus memiliki muara pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia menilai pembaruan data sosial harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai masyarakat yang secara nyata masih membutuhkan perlindungan justru keluar dari sasaran bantuan hanya karena adanya perubahan data yang belum diverifikasi secara memadai.
“Data itu penting, tetapi data harus menggambarkan kenyataan. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih rentan justru terlewat karena persoalan pembaruan data,” tegasnya.
Veri berharap pemerintah daerah bersama pemerintah desa proaktif memantau warga yang mengalami perubahan desil, khususnya lanjut usia, keluarga berpenghasilan rendah, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan bahwa perubahan bantuan merupakan kesalahan pihak tertentu.
“Jangan buru-buru menyalahkan siapa pun. Telusuri dulu datanya, tanyakan statusnya dan lihat dasar perubahan tersebut. Tetapi pemerintah juga harus memastikan masyarakat punya akses untuk memperbaiki data apabila memang terjadi ketidaksesuaian,” ujarnya.
Menurut Veri, pembaruan data seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan bantuan semakin tepat sasaran, bukan justru membuat warga rentan kehilangan akses perlindungan sosial.
“Intinya, perubahan desil harus diikuti dengan validasi di lapangan. Jangan hanya melihat angka, tetapi lihat manusianya,” pungkas Veri.
(Edy1922/din)
