Peringatan Prabowo di Gedung Pancasila Kini Jadi Sorotan, Empat Jenderal Polri Terseret Kasus Penyadapan
JAKARTA, Barometer99.com – Peringatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, 2 Juni 2025, kembali menjadi perhatian publik menyusul perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam pidatonya saat itu, Prabowo menyampaikan pesan tegas kepada seluruh jajaran lembaga negara agar segera melakukan pembenahan dan membersihkan diri dari berbagai bentuk penyimpangan.
“Segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Presiden bahwa tidak boleh ada pihak yang menggunakan jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Kini, komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu tersebut kembali menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Perkembangan perkara ini bahkan menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Penyidikan berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Kasus tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan perangkat penyadapan yang seharusnya berada dalam koridor hukum.
Di tengah perkembangan itu, Polri menyatakan penyidikan masih terus berjalan. Bahkan, dugaan keterlibatan pihak lain serta kemungkinan adanya tindak pidana tambahan juga masih didalami.
Komisi III DPR RI pun dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026 untuk membahas perkembangan perkara, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang dan motif di balik penyadapan tersebut.
Perkembangan ini kembali mengingatkan publik pada pesan Prabowo di Gedung Pancasila: pembenahan institusi dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun siapa orang yang terlibat.
Namun, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan bukti, objektivitas, transparansi, serta asas praduga tak bersalah.
Pesan utamanya jelas: tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun. Setiap dugaan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
NEGARA TIDAK BOLEH KALAH OLEH PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN. HUKUM HARUS BERLAKU UNTUK SEMUA.
