Komisi VII Minta Pemerintah Susun Roadmap Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Jakarta. Barometer99.com — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohamad Toha meminta pemerintah memastikan pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional, baik melalui program Mobil Nasional (Mobnas) maupun Motor Listrik Nasional (Molinas), dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.
Menurut Toha, pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan. Pemerintah harus memiliki peta jalan atau roadmap yang mengatur seluruh rantai ekosistem, mulai dari penyediaan bahan baku, teknologi, industri komponen, sumber daya manusia, produksi, distribusi, pemasaran, layanan purna jual, hingga pengelolaan kendaraan dan baterai ketika sudah tidak digunakan.
“Kalau kita bicara ekosistem, sejak awal kita harus melihatnya secara menyeluruh. Ekosistem itu tidak hanya berbicara dari tengah kemudian menyebar, tetapi harus mencakup seluruh wilayah dan seluruh rantai proses, dari hulu sampai hilir,” ujar Toha dalam RDP Panja tentang Pengembangan Ekosistem & Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Komisi VII DPR, Rabu (09/09/2026).
Ia mempertanyakan apakah pemerintah saat ini telah memiliki roadmap kebijakan yang benar-benar terintegrasi untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.
Menurutnya, dari sisi hulu masih terdapat banyak aspek yang harus dipastikan. Di antaranya adalah kemampuan industri dalam negeri memproduksi rangka dan komponen kendaraan, ketersediaan bahan baku, tingkat ketergantungan terhadap impor, kesiapan tenaga kerja, penguasaan teknologi, hingga kapasitas industri nasional.
Toha menilai Kementerian Perindustrian memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Karena itu, peran kementerian tersebut tidak cukup hanya disebut sebagai salah satu pihak yang terlibat, tetapi harus memiliki fungsi regulator yang kuat dalam mengatur keseluruhan ekosistem industri kendaraan listrik.
Toha juga meminta pemerintah memperjelas target utama program Mobnas dan Molinas. Ia mempertanyakan apakah program tersebut hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi dan penjualan kendaraan atau memiliki tujuan industrialisasi yang lebih luas. Menurutnya, keberhasilan ekosistem kendaraan listrik tidak dapat diukur hanya dari berapa banyak kendaraan yang diproduksi dan terjual.
“Kalau kita bicara ekosistem, yang kita lihat bukan hanya produksi. Ketika kendaraan sudah diproduksi, kita harus melihat kesiapan di sisi hilir: pemasaran, distribusi, layanan purna jual, pemeliharaan, ketersediaan suku cadang, sampai dengan bagaimana kendaraan tersebut diperlakukan ketika sudah tidak layak digunakan,” jelasnya.
Aspek pengelolaan baterai bekas, kata Toha, juga harus menjadi bagian dari kebijakan sejak awal. Pemerintah perlu menyiapkan sistem pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan kembali, hingga daur ulang baterai kendaraan listrik.
“Misalnya setelah lima atau sepuluh tahun kendaraan dan baterainya sudah tidak lagi layak digunakan, bagaimana kebijakan pemerintah terkait daur ulangnya? Apakah baterai dan komponen kendaraan dapat diproses kembali menjadi bahan baku? Ke mana limbahnya dibawa? Siapa yang bertanggung jawab? Semua itu harus sudah dipikirkan sejak awal,” ujarnya.
Toha menegaskan bahwa ekosistem kendaraan listrik nasional harus dibangun secara utuh. Pemerintah jangan sampai hanya menyiapkan kemampuan produksi kendaraan, tetapi belum memiliki kesiapan untuk menangani persoalan yang muncul setelah kendaraan digunakan masyarakat.
Toha meminta pemerintah melihat program Mobnas dan Molinas dalam perspektif mobilitas masyarakat dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
Menurutnya, peningkatan produksi kendaraan bermotor harus diikuti dengan pengembangan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang memadai. Jika tidak, peningkatan jumlah kendaraan justru berpotensi memperbesar persoalan kemacetan.
Ia meminta pemerintah merencanakan secara terukur tujuan pembangunan Mobnas dan Molinas. Apakah program tersebut diarahkan untuk mempercepat industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan penguasaan teknologi, atau sekadar meningkatkan jumlah kendaraan yang terjual. (Efendi)
