Kiai Maman PKB: Pembalut Bukan Barang Mewah, Pemerintah Harus Evaluasi Pajaknya
Jakarta. Barometer99.com – Anggota DPR RI Fraksi PKB, KH. Maman Imanulhaq, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurutnya, pembalut merupakan kebutuhan biologis yang tidak bisa dihindari perempuan dan semestinya mendapatkan perlakuan khusus dalam kebijakan perpajakan.
Hal tersebut disampaikan Kiai Maman saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/11). Ia menilai pengenaan PPN efektif sebesar 11 persen terhadap pembalut perlu dikaji kembali, terutama karena produk tersebut merupakan kebutuhan rutin yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan kesehatan reproduksi perempuan.
“Pembalut bukan3 barang mewah, bukan pula kebutuhan berdasarkan gaya hidup. Ini kebutuhan dasar perempuan yang harus dipenuhi setiap bulan. Negara semestinya hadir memastikan kebutuhan tersebut terjangkau,” ujar Kiai Maman yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI.
Menurutnya, kebijakan perpajakan tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan dimensi keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah, pekerja informal, hingga remaja putri di lingkungan pendidikan sering kali harus menghadapi keterbatasan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang layak.
Kiai Maman juga menyoroti fenomena period poverty atau kemiskinan menstruasi, yakni kondisi ketika perempuan mengalami kesulitan memperoleh produk menstruasi karena keterbatasan ekonomi. Persoalan ini bukan sekadar urusan daya beli, tetapi juga menyangkut kesehatan, martabat, kesempatan memperoleh pendidikan, serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial.
“Jangan sampai ada perempuan, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang harus mengorbankan kebersihan dan kesehatannya karena tidak sanggup membeli pembalut. Kita harus melihat persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi perempuan,” tegasnya.
Kiai Maman mendorong pemerintah untuk mengkaji kemungkinan memasukkan pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya ke dalam kategori barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Ia juga meminta agar kebijakan tersebut dibahas dengan melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, serta organisasi perempuan.
Isu ini semakin relevan setelah Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026 pada 10 November 2026 terkait pengujian ketentuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar persoalan fasilitas PPN produk menstruasi. Kiai Maman berharap aspirasi masyarakat yang berkembang dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan perpajakan yang lebih adil, sensitif terhadap kebutuhan biologis perempuan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Efendi)
