Komisi X dan Pemerintah Sepakat Perkuat Kelembagaan BPS
Jakarta. Barometer99.com – Ketua Panja RUU Tentang Statistik Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memimpin rapat pembahasan tingkat I RUU tentang Statistik bersama Pemerintah di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kamis (12/11/2026). DPR dan pemerintah sepakat memperkuat kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS).
Rapat yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 17.15 WIB tersebut, dihadiri oleh perwakilan Pemerintah, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara. Rapat juga menghadirkan BPS sebagai lembaga yang nantinya akan menjadi pelaksana utama undang-undang tersebut setelah disahkan.
Dalam rapat pembahasan tersebut, Panja RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI maupun Pemerintah berhasil menyepakati sekitar 300 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), khususnya DIM-DIM yang secara substansi telah memiliki kesamaan pandangan antara DPR dan Pemerintah.
Lalu Hadrian menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bagian dari kemajuan pembahasan RUU Statistik yang diharapkan mampu menghadirkan pembaruan mendasar dalam tata kelola statistik nasional.
“Alhamdulillah, dalam pembahasan hari ini kita telah menyepakati sekitar 300 DIM. Ini menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah memiliki kesamaan pandangan terhadap sejumlah substansi yang dibahas. Tentu, masih ada beberapa persoalan yang membutuhkan pendalaman, tetapi kita berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan undang-undang yang benar-benar menjawab kebutuhan bangsa,” ujar Lalu Hadrian.
Salah satu substansi penting yang mengemuka dan disepakati dalam pembahasan adalah penguatan kelembagaan BPS. DPR dan Pemerintah sepakat untuk memperkuat posisi BPS sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang data statistik, dengan kedudukan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden serta menjalankan tugasnya secara independen.
“Menurut kami, penguatan kelembagaan BPS merupakan salah satu ruh penting dalam RUU Statistik ini. BPS harus memiliki posisi kelembagaan yang kuat, bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dan tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini penting agar data statistik yang dihasilkan benar-benar objektif, kredibel, dan dapat dipercaya oleh seluruh pihak,” tegas Lalu Hadrian.
Penguatan tersebut, juga diharapkan dapat memperjelas posisi dan kewenangan BPS dalam penyelenggaraan statistik nasional, sekaligus memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam menghasilkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, pembahasan RUU Statistik tidak semata-mata diarahkan pada perubahan kelembagaan BPS, tetapi juga pada pembenahan tata kelola statistik nasional secara menyeluruh. Hal ini penting mengingat data statistik menjadi salah satu fondasi utama dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan publik, penganggaran, hingga evaluasi program pemerintah.
Panja Komisi X DPR RI bersama Pemerintah akan melanjutkan pembahasan terhadap DIM-DIM yang belum mencapai kesepakatan, termasuk sejumlah isu krusial yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Melalui pembahasan tingkat I ini, DPR berharap RUU Statistik dapat menghasilkan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan statistik nasional, sekaligus menjamin ketersediaan data yang independen, berkualitas, dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan negara.
“Kami ingin RUU Statistik ini menjadi fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan statistik nasional. Undang-undang ini harus mampu menjamin ketersediaan data yang akurat, berkualitas, independen, dan terpercaya. Karena pada akhirnya, data yang berkualitas adalah salah satu modal utama bagi negara untuk mengambil keputusan yang tepat dan mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” pungkas Lalu Hadrian. (Efendi)
