Gus Halim Minta Komdigi Tuntaskan Blank Spot di Desa Jelang Pemberlakuan UU Satu Data Indonesia
Jakarta. Barometer99.com — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), A. Halim Iskandar (Gus Halim), mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memastikan seluruh desa di Indonesia terhubung dengan jaringan internet memadai sebelum Undang-Undang Satu Data Indonesia diberlakukan secara penuh. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dinilai menjadi prasyarat mutlak agar pemerintah desa mampu menjalankan perannya sebagai titik awal pengumpulan data pembangunan nasional.
“Data paling jujur lahir dari desa, tetapi data itu harus bisa dikirim, diperbarui, dan diverifikasi melalui jaringan internet. Kalau desanya masih blank spot, bagaimana datanya mau masuk ke dalam sistem nasional?” ujar Halim di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Gus Halim menjelaskan regulasi Satu Data Indonesia memosisikan desa sebagai hulu pendataan yang selanjutnya diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum dijadikan acuan resmi kebijakan pemerintah. Apabila persoalan keterbatasan sinyal di wilayah pedesaan tidak segera dituntaskan, jutaan warga di daerah terpencil berisiko luput dari perencanaan pembangunan maupun penyaluran program bantuan negara.
“Jangan sampai UU Satu Data justru melahirkan ketimpangan baru, di mana desa yang punya internet datanya tercatat sementara desa tanpa internet hilang dari peta kebijakan. Kondisi seperti itu sangat tidak adil bagi masyarakat desa,” tegas mantan Menteri Desa tersebut.
Legislator PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu meminta Komdigi segera melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh titik blank spot dan desa dengan koneksi sinyal lemah di berbagai wilayah. Masa transisi penyusunan aturan turunan undang-undang dituntut dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur menara pemancar maupun akses internet satelit di pedesaan.
“Pemerintah punya waktu menyiapkan aturan turunan dan lembaga penyelenggaranya. Waktu yang sama harus dipakai Komdigi untuk menuntaskan blank spot di desa karena infrastrukturnya harus siap lebih dulu sebelum kewajibannya dijalankan,” kata Halim.
Ia juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak membebankan pembiayaan operasional pendataan digital kepada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang terbatas. Dukungan pendampingan teknis, pelatihan literasi digital bagi perangkat desa, serta alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat dinilai sangat krusial untuk menjamin kelancaran integrasi data nasional.
“Desa jangan hanya diberi kewajiban administratif tanpa dukungan sarana yang memadai. Negara harus hadir menyiapkan jaringan, tenaga pendamping, dan anggarannya agar desa benar-benar bisa menjadi fondasi Satu Data Indonesia,” ucapnya.
Gus Halim meminta Komdigi untuk bersinergi secara lintas sektoral dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, serta BPS guna menyelaraskan standar aplikasi dan sistem keamanan data desa. Perlindungan data pribadi warga desa wajib dijamin agar tidak rentan terhadap kebocoran maupun penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
“Integrasi sistem informasi desa dengan pangkalan data nasional harus diimbangi dengan standar keamanan siber yang kuat. Keakuratan dan keamanan data masyarakat desa merupakan aset strategis negara yang harus dilindungi bersama,” tuturnya.
Aturan mengenai pengawasan proyek pemerataan akses telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diimbau untuk diperketat guna mencegah keterlambatan penyelesaian infrastruktur jaringan. Pemerataan akses internet dipandang sebagai kunci utama dalam mewujudkan keadilan informasi dan percepatan transformasi digital nasional.
“Keadilan akses digital bagi seluruh warga negara di pelosok desa adalah amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan. Tidak boleh lagi ada desa yang terisolasi dari jaringan komunikasi saat era Satu Data Indonesia resmi dimulai,” pungkas Gus Halim. (Efendi)
