Komisi XII Dipo Desak Pertamina Evaluasi Total Menyusul Sopir Angkot di Flores Bermalam di SPBU Antre BBM
Jakarta. Barometer99.com — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dipo Nusantara, mendesak PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Desakan tersebut disampaikan menyusul kelangkaan Pertalite, solar bersubsidi, hingga minyak tanah yang memicu antrean panjang kendaraan dan keresahan warga di berbagai kabupaten.
“Kami meminta agar Pertamina dan BPH Migas melakukan evaluasi menyeluruh distribusi BBM di Pulau Flores. Pada pelaksanaan reses, sopir angkutan umum dan pelaku usaha mengeluh harus mengantre berjam-jam, bahkan ada yang terpaksa bermalam di sekitar SPBU hanya untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar,” ujar Dipo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dipo memaparkan bahwa keluhan krisis energi tersebut diserapnya secara langsung saat menyambangi konstituen di Kabupaten Ende, Ngada, Nagekeo, hingga Manggarai Barat. Kondisi di lapangan menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola penyaluran energi secara mendasar, mulai dari penetapan kuota, kesiapan stok di terminal BBM, hingga jalur pengangkutan logistik.
“Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas harus serius melihat persoalan ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai kelangkaan terus berulang tanpa ada penyelesaian mendasar yang menyentuh akar masalah,” tegasnya.
Dia mengingatkan pemerintah bahwa Pulau Flores memiliki karakteristik geografis kepulauan serta tantangan infrastruktur jalan yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Pulau Jawa. Penetapan kuota penyaluran BBM dituntut untuk tidak sekadar mengacu pada hitungan administratif, melainkan wajib menyesuaikan kebutuhan riil serta dinamika konsumsi masyarakat setempat.
“Ketersediaan stok di terminal BBM tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan apabila masyarakat di tingkat SPBU dan pangkalan masih kesulitan mendapatkan bahan bakar. Alokasi kuota harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan nyata di lapangan,” kata Dipo.
Dipo juga menyoroti urgensi memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di tingkat hilir guna mencegah potensi penimbunan maupun penyalahgunaan oleh oknum pencari keuntungan. Sinergi lintas lembaga antara BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dipandang mutlak diperlukan demi menutup celah kebocoran subsidi energi.
“Pengawasan di SPBU dan pangkalan harus diperketat agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Negara tidak boleh membiarkan hak masyarakat kecil dirampas oleh praktik penyimpangan tata niaga energi,” pungkasnya. (Efendi)
