Umum  

Dugaan Bupati Kupang Lakukan Pelecehan Mahasiswi, Fauqi Hapidekso: Usut Tuntas, Jika Terbukti Hukum Berat!

Dugaan Bupati Kupang Lakukan Pelecehan Mahasiswi, Fauqi Hapidekso: Usut Tuntas, Jika Terbukti Hukum Berat!

Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fauqi Hapidekso, mengecam keras dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang terhadap seorang mahasiswi. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Fauqi menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, pelaku harus dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana kekerasan seksual.

“Kami mengecam keras dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang terhadap seorang mahasiswi. Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Jika terbukti melakukan kekerasan seksual, pelaku harus dihukum berat. Tidak boleh ada kompromi dan perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan memiliki jabatan sebagai kepala daerah,” tegas Fauqi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menyayangkan dugaan tindak kekerasan seksual tersebut justru melibatkan seorang pejabat publik yang semestinya menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Seorang kepala daerah, kata Fauqi, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keamanan warganya, bukan justru menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya.

“Seorang bupati seharusnya menjadi pengayom masyarakat. Jabatan itu merupakan amanah untuk melindungi dan melayani rakyat. Sangat memprihatinkan apabila kekuasaan dan kedudukan justru digunakan untuk menempatkan warga dalam situasi rentan terhadap kekerasan seksual,” ujarnya.

Fauqi juga menyoroti potensi relasi kuasa yang timpang dalam kasus tersebut. Menurutnya, perbedaan kedudukan sosial, jabatan, dan pengaruh antara pejabat publik dengan masyarakat dapat menciptakan kerentanan yang membuat korban sulit menolak, melawan, ataupun melaporkan tindakan kekerasan seksual.

Baca Juga :  Babinsa Dukung Pengukuhan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya mendalami peristiwa yang dilaporkan korban, tetapi juga menelusuri apakah ada kemungkinan adanya korban lain yang mengalami tindakan serupa. “Kami meminta kepolisian mendalami apakah ada korban lain. Jangan berhenti pada satu laporan saja. Telusuri seluruh kemungkinan, termasuk apakah ada perempuan lain yang pernah mengalami kekerasan seksual, pelecehan, ancaman, atau intimidasi yang melibatkan pihak terlapor,” katanya.

Untuk membuka ruang bagi kemungkinan korban lain agar berani bersuara, Fauqi mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan menyediakan posko pengaduan khusus. Posko tersebut harus mudah diakses, menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikologis.

“Perlu dibuka posko pengaduan bagi masyarakat, khususnya perempuan yang mungkin pernah mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan seksual. Bisa jadi ada korban lain yang selama ini memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki kekuatan menghadapi orang yang mempunyai jabatan dan pengaruh,” ungkapnya.

Ia menekankan, pembukaan posko pengaduan bukan untuk membangun penghakiman di ruang publik, melainkan memastikan setiap dugaan kekerasan seksual dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum. Perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga harus menjadi prioritas agar tidak ada intimidasi maupun tekanan dari pihak mana pun.

Lebih lanjut, Fauqi meminta agar korban mendapatkan perlindungan menyeluruh, mulai dari pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya. “Jangan sampai korban justru mengalami kekerasan berulang akibat intimidasi, tekanan sosial, atau upaya membungkam. Negara harus hadir memastikan korban mendapatkan keadilan dan dapat menjalani proses pemulihan tanpa rasa takut,” tegas legislator asal Jawa Tengah tersebut.

Fauqi menambahkan, penanganan kasus ini harus menjadi pengingat bahwa tidak seorang pun kebal hukum, termasuk pejabat yang sedang memegang kekuasaan. Penegakan hukum yang transparan dan perlindungan terhadap korban menjadi penting untuk memastikan keadilan serta mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual. (Efendi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *