Umum  

Komisi XI Marwan Desak OJK Berantas Investasi Bodong Berkedok Syariah, Dan Uang Korban Harus Dikembalikan

Komisi XI Marwan Desak OJK Berantas Investasi Bodong Berkedok Syariah, Dan Uang Korban Harus Dikembalikan

Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak lebih tegas dalam memberantas praktik investasi ilegal berkedok syariah yang semakin meresahkan masyarakat. Modus penipuan ini menyasar kelompok rentan, mulai dari jamaah pengajian, ibu-ibu majelis taklim hingga kalangan pensiunan. Marwan mengingatkan, penggunaan label syariah, keterlibatan tokoh agama, serta janji keuntungan tetap yang tidak masuk akal kerap dimanfaatkan pelaku untuk membangun kepercayaan calon korban.

“Kami mendesak OJK untuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan praktik investasi ilegal berkedok syariah yang meresahkan masyarakat. Modusnya sangat licik. Mereka menggunakan label syariah, membawa nama ustaz, menjanjikan investasi bebas riba dengan keuntungan pasti 10 hingga 20 persen per bulan. Padahal, praktiknya diduga menggunakan skema Ponzi, yakni uang dari anggota baru dipakai untuk membayar anggota sebelumnya, bukan berasal dari kegiatan investasi yang sehat,” ujar Marwan.

Menurut mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) tersebut, praktik semacam ini bukan hanya menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah yang selama ini dibangun.

Marwan menilai, data yang dihimpun OJK menunjukkan bahwa persoalan keuangan ilegal masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari-September 2026, OJK menerima 35.438 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Sebanyak 31.571 pengaduan di antaranya berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) ilegal. Sementara itu, sejak 2017 hingga kuartal III 2025, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tercatat mencapai Rp142,22 triliun. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) juga telah menghentikan 15.495 entitas keuangan ilegal, termasuk 2.132 entitas investasi ilegal.

Baca Juga :  Polisi Berikan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja di SMA Arastamar Ngabang

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan penipuan oleh platform Dana Syariah Indonesia (DSI). Platform yang mengantongi izin OJK sejak Februari 2021 tersebut kini menghadapi persoalan serius setelah diduga merugikan 11.151 pemberi dana atau lender dengan nilai kerugian mencapai Rp2,47 triliun. Mayoritas korban disebut berasal dari kalangan pensiunan.
Platform tersebut sebelumnya menarik lebih dari 174.000 pengguna melalui penawaran pembiayaan properti berbasis syariah.

“Para korban DSI sudah menyampaikan pengaduan sejak November 2025. CEO-nya juga telah ditahan Bareskrim Polri pada Februari 2026. Namun, persoalan mendasarnya belum selesai. Sampai sekarang, masyarakat masih menunggu kejelasan pengembalian dana mereka. OJK jangan hanya berhenti pada penindakan dan penutupan platform, tetapi juga harus memastikan hak-hak korban diperjuangkan,” tegas Marwan.

Marwan meminta agar agar OJK memperketat pengawasan terhadap seluruh platform investasi dan pembiayaan yang menggunakan label syariah. Menurutnya, OJK perlu memperkuat audit kepatuhan syariah bersama lembaga yang berwenang, termasuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta menelusuri aliran dana bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Kedua, mempercepat proses pemulihan aset dan pengembalian dana korban DSI. Aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana harus ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian para korban.

“OJK juga harus membentuk gerakan pencegahan investasi ilegal berkedok syariah hingga tingkat desa dan pesantren. OJK perlu melibatkan tokoh agama, pengelola pesantren, organisasi kemasyarakatan, serta pengurus majelis taklim untuk memperluas edukasi mengenai prinsip investasi yang legal dan logis,” tambahnya.

Marwan menegaskan, masyarakat harus dibekali pemahaman bahwa setiap tawaran investasi perlu diperiksa legalitas, model bisnis, risiko, serta kewajaran imbal hasilnya. Label syariah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian. “Jangan sampai masyarakat yang berniat mencari penghasilan halal justru menjadi korban penipuan atas nama agama. Ingat, label syariah adalah amanah, bukan alat untuk menipu umat. Negara harus hadir melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak korban diperjuangkan,” pungkas Marwan. (Efendi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *