Komisi II Khozin Desak Kemendagri Gerak Cepat Tangani Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang
Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil langkah konkret menyikapi kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Khozin menilai dugaan tindak pidana yang melibatkan kepala daerah tersebut menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab menjaga integritas, perilaku, dan keteladanan di tengah masyarakat.
“Dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh kepala daerah menjadi alarm serius bagi integritas dan perilaku pejabat di daerah. Kepala daerah semestinya senantiasa menjaga perilaku dan tindak tanduk di hadapan masyarakat,” kata Khozin, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan kepala daerah tidak hanya berperan sebagai pemimpin formal dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga harus menjadi pemimpin moral bagi masyarakat di wilayah yang dipimpinnya.
Karena itu, Khozin meminta Kemendagri memberikan perhatian khusus dan tidak membiarkan penanganan persoalan tersebut berjalan tanpa pengawasan pemerintah pusat.
“Kami meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberi atensi atas dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Korban harus mendapatkan keadilan dan perlindungan,” tegasnya.
Khozin juga meminta agar proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum berjalan secara tuntas sehingga memberikan kepastian hukum. Ia menekankan pentingnya langkah nyata agar persoalan tersebut tidak berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kupang.
“Langkah-langkah nyata ditunggu untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan efektif,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Khozin berharap penanganan perkara tersebut dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban, sekaligus menjadi momentum bagi Kemendagri untuk memperkuat pengawasan terhadap integritas dan perilaku kepala daerah. (Efendi)












