2027 Anggaran Kemendikdasmen Naik Jadi Rp 89,10 T, Kadafi PKB : Segera Susun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional
Jakarta. Barometer99.com — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., mendorong pemerintah segera menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional sebagai bagian dari implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. Langkah strategis tersebut dinilai krusial guna mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik, menuntaskan persoalan status kepegawaian, serta memastikan setiap sekolah memperoleh guru sesuai kebutuhan.
“Kami menilai APBN 2027 harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola guru secara menyeluruh melalui peta jalan yang jelas, mulai dari pemetaan kebutuhan, rekrutmen, redistribusi, peningkatan kompetensi, hingga kesejahteraan. Jangan sampai anggaran pendidikan terus meningkat, tetapi masih ada sekolah yang kekurangan guru,” ujar Kadafi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kadafi menyoroti kenaikan signifikan pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2027 menjadi Rp89,10 triliun dari pagu awal sebesar Rp61,10 triliun. Dari tambahan anggaran Rp28 triliun tersebut, sebesar Rp23 triliun dialokasikan untuk pembayaran gaji serta tunjangan peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu, sedangkan Rp5 triliun sisanya diarahkan bagi program revitalisasi satuan pendidikan.
“Anggaran untuk guru harus berbasis kebutuhan riil sekolah agar pemerintah mengetahui sekolah mana yang kekurangan tenaga pendidik, mata pelajaran apa yang belum terpenuhi, serta daerah mana yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan begitu, kebutuhan formasi dan anggarannya bisa dihitung secara tepat,” katanya.
Legislator PKB asal Daerah Pemilihan Lampung tersebut mengusulkan lima agenda utama yang wajib termuat dalam Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional dengan tahun 2027 sebagai titik awal pelaksanaan. Tiga agenda pertama mencakup pemetaan kebutuhan guru berbasis data terintegrasi hingga tingkat satuan pendidikan, reformasi rekrutmen dan redistribusi berbasis kondisi geografis daerah, serta penyelesaian status kepegawaian beserta peningkatan kesejahteraan guru non-ASN dan PPPK.
“Agenda keempat adalah pemerataan kompetensi dan profesionalisme melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, serta peningkatan kapasitas menghadapi transformasi digital. Kelima, penguatan sistem pembiayaan dan evaluasi melalui integrasi APBN dan APBD beserta pengawasan efektivitas anggaran pendidikan,” tegas Kadafi.
Ia mengingatkan bahwa peningkatan alokasi dana pendidikan harus diiringi perencanaan proyeksi jangka pendek, menengah, dan panjang agar tidak habis terserap sekadar untuk belanja rutin tahunan. Keadilan akses terhadap tenaga pendidik yang kompeten dan sejahtera di seluruh pelosok Tanah Air menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerataan mutu sumber daya manusia Indonesia.
“Pemerataan guru merupakan bagian dari keadilan pendidikan karena kita tidak boleh membiarkan kualitas pendidikan seorang anak ditentukan oleh tempat tinggalnya. Kebijakan anggaran harus memastikan setiap sekolah memiliki guru yang cukup, kompeten, dan mendapatkan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya. (Efendi)












