Flashback! Prabowo Pernah Beri Peringatan Keras: Jangan Pura-pura Patuh, Tapi Sabotase Dari Dalam!
JAKARTA, Barometer99.com, (7/11/2026) — Pernyataan tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai praktik perlawanan diam-diam dan sabotase dari dalam pemerintahan kembali menjadi perhatian.
Dalam sebuah kesempatan, Prabowo secara terbuka mengingatkan bahwa dirinya tidak akan terus memberikan ruang kompromi kepada pihak-pihak yang terlihat patuh terhadap kebijakan pemerintah, tetapi justru melakukan tindakan yang menghambat jalannya pemerintahan.
Presiden menegaskan, pemerintah memahami adanya kemungkinan kekuatan tertentu yang berusaha menghalangi agenda pembenahan negara melalui berbagai cara, termasuk menggunakan pola perlawanan terselubung.
“Kita bukan bodoh. Saya menahan diri, saya memberi kesejukan. Tapi saya kira kita sudah dalam tahap sudah tidak mau lagi terlalu banyak kompromi,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penyerahan denda administratif sebesar Rp13,2 triliun dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.000 hektare di Kejaksaan Agung, Jakarta, 6 Oktober 2026.
Soroti Praktik Deep State dan Sabotase Internal
Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus menyinggung istilah deep state, yakni dugaan keberadaan kekuatan atau jaringan yang dapat memengaruhi dan menghambat kebijakan pemerintahan dari balik struktur kekuasaan.
Presiden mengingatkan bahwa kepatuhan secara formal tidak cukup apabila dalam praktiknya masih terdapat pihak yang sengaja menghalangi agenda pemerintah.
“Tapi kalau mau main-main taktik perlawanan diam-diam, deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, ya sabotase dari dalam, kita bukan bodoh,” ujar Prabowo.
Peringatan tersebut disampaikan dalam konteks upaya pemerintah menertibkan kawasan hutan, mengembalikan aset negara, serta memberantas praktik penyalahgunaan kekayaan negara.
Prabowo menilai, upaya pembenahan tidak akan berjalan maksimal apabila masih ada pihak yang berusaha mempertahankan kepentingan pribadi maupun kelompok dengan menghambat pekerjaan pemerintah.
Prabowo Minta Tidak Ada Lagi Kompromi
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga meminta jajaran pemerintahan yang masih memiliki persoalan untuk segera melakukan pembenahan.
Ia bahkan mempersilakan siapa pun yang tidak bersedia menjalankan tugas sesuai aturan untuk mundur dari jajaran pemerintahan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan melindungi kepentingan kelompok yang mengambil keuntungan dari kekayaan negara.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai telah bekerja dalam upaya menyelamatkan aset dan sumber daya alam Indonesia.
Menurut Presiden, kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali serta tambang ilegal yang ditertibkan merupakan aset penting bagi masa depan bangsa.
Hasil penyelamatan kekayaan negara tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesejahteraan aparatur negara, pembangunan infrastruktur hingga program sosial.
Pesan Tegas untuk Seluruh Jajaran Pemerintahan
Pernyataan Prabowo menjadi pengingat bahwa loyalitas kepada negara harus diwujudkan melalui tindakan nyata, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
Presiden menginginkan seluruh jajaran pemerintahan memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan agenda pembenahan dan memastikan kekayaan negara dikelola untuk kepentingan rakyat.
Di tengah berbagai tantangan pemberantasan korupsi dan pembenahan birokrasi, publik tentu menantikan konsistensi pemerintah dalam menerjemahkan peringatan tersebut menjadi tindakan nyata.
Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat di tingkat atas, tetapi juga oleh kesungguhan seluruh jajaran dalam melaksanakannya tanpa manipulasi, kepentingan tersembunyi, maupun penyalahgunaan kewenangan.
Pesan Prabowo jelas: jangan hanya terlihat patuh di depan, tetapi justru menghambat pekerjaan negara dari belakang.
