Hashim Djojohadikusumo Luruskan Isu HP Gratis, Pemerintah Siapkan Rekening Digital dengan Saldo Awal Rp50 Ribu
JAKARTA, Barometer99.com — Hashim Djojohadikusumo meluruskan pemberitaan mengenai rencana pemerintah membagikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat. Ia menegaskan, program yang telah diputuskan pemerintah adalah pembukaan rekening bank secara gratis bagi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, bukan pemberian perangkat telepon genggam.
Klarifikasi tersebut disampaikan Hashim saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia menilai pernyataannya dalam forum Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 pada 13 Oktober lalu telah menimbulkan kesalahpahaman setelah berkembang menjadi kabar mengenai pembagian HP gratis.
Hashim yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia menegaskan bahwa fokus program pemerintah adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan melalui penyediaan rekening secara cuma-cuma.
“Saya dikutip bahwa setiap warga akan dapat HP gratis. Bukan,” tegas Hashim dalam keterangannya yang diberitakan ANTARA.
Rekening Digital untuk Memperluas Akses Keuangan
Menurut Hashim, program pembukaan rekening secara massal merupakan langkah strategis untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum memiliki akses terhadap layanan perbankan formal.
Ia menyebut sekitar 30 persen penduduk dewasa Indonesia, atau diperkirakan mencapai 60 juta orang dari sekitar 200 juta penduduk berusia di atas 17 tahun, belum mempunyai rekening bank.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan pencatatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak warga yang dapat mengakses layanan keuangan formal, termasuk untuk menerima bantuan pemerintah secara lebih mudah dan transparan.
Pembukaan rekening ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi keuangan masyarakat agar pemanfaatan layanan perbankan dapat menjangkau lebih banyak lapisan penduduk.
Bansos dan BLT Direncanakan Masuk Langsung ke Rekening
Salah satu tujuan utama program rekening digital adalah meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dengan sistem penyaluran melalui rekening masing-masing warga, pemerintah berharap bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak tanpa melalui proses distribusi tunai yang berpotensi menimbulkan persoalan.
Digitalisasi penyaluran bantuan juga diharapkan memperkuat transparansi transaksi, mempermudah pemantauan distribusi anggaran, serta mengurangi risiko kesalahan penyaluran.
Hashim menilai mekanisme tersebut berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian daerah. Dana bantuan yang diterima masyarakat dapat meningkatkan daya beli dan mendorong perputaran uang di tingkat lokal.
Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan turut memberikan peluang bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.
Saldo Awal Rp50.000 Telah Disiapkan
Terkait dukungan anggaran, pemerintah telah menyampaikan rencana pembukaan rekening gratis dengan saldo awal sebesar Rp50.000 bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo sebelumnya menjelaskan bahwa fasilitas pembukaan rekening beserta saldo awal tersebut telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, mekanisme penggunaan perangkat pendukung dan sejumlah aspek teknis lainnya masih perlu dibahas lebih lanjut.
Dua bank milik negara yang disebut akan terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian HP gratis. Ia memastikan program pembukaan rekening secara massal tetap menjadi agenda pemerintah, dengan regulasi pelaksanaan yang sedang dipersiapkan.
Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara rencana pembukaan rekening gratis yang telah disiapkan dan wacana pembagian perangkat telepon seluler yang belum ditetapkan sebagai program resmi.
Waspadai Tautan Pendaftaran HP Gratis
Di tengah berkembangnya informasi tersebut, masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap tautan yang mengatasnamakan pemerintah untuk pendaftaran bantuan HP dan rekening baru.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melalui klarifikasi yang dipublikasikan pada 22 Oktober 2026, menyatakan bahwa tautan yang beredar dengan klaim pendaftaran bantuan HP dan rekening baru merupakan informasi hoaks.
Tautan tersebut terindikasi sebagai modus phishing yang berpotensi mencuri data pribadi masyarakat, termasuk nama, alamat, dan informasi akun komunikasi.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak sembarangan mengisi formulir melalui tautan yang sumbernya tidak jelas, terlebih jika meminta data pribadi tanpa penjelasan resmi.
Informasi mengenai program pemerintah sebaiknya diverifikasi melalui kanal resmi kementerian atau lembaga terkait.
Klarifikasi Hashim ini sekaligus menegaskan bahwa substansi kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah adalah perluasan akses perbankan dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial, bukan pembagian telepon seluler gratis kepada seluruh masyarakat.
