Hadapi Kemarau Ekstrem, Rina Saadah Tekankan Penanganan Krisis Air Pertanian Berbasis Data
Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Rina Saadah, Lc., M.Si., mengingatkan pemerintah agar penanganan krisis air di sektor pertanian tidak sekadar bertumpu pada distribusi bantuan fisik. Menurutnya, ukuran keberhasilan mitigasi kekeringan bukan dari jumlah pompa yang disalurkan, melainkan berapa luas lahan sawah yang benar-benar terselamatkan dari gagal panen.
Peringatan ini menyusul rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai ancaman iklim terkini. Pada Dasarian III Agustus 2026, indeks ENSO mencatat fenomena El Nino berada pada level sangat kuat. Dampaknya, curah hujan bulanan di Pulau Jawa dan sejumlah sentra produksi padi diperkirakan anjlok di bawah 50 milimeter pada September 2026.
Melihat kondisi tersebut, Rina mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat dengan manajemen darurat berbasis data lapangan yang akurat.
“Dalam kondisi krisis air, tolok ukurnya bukan seberapa banyak pompa yang dibagikan, tapi berapa hektare sawah yang betul-betul terselamatkan.
Penempatan pompa harus presisi, melihat ketersediaan air, fase pertumbuhan padi, dan risiko gagal panennya,” kata Rina di Jakarta. Selasa (08/09/2026).
Tahun ini, Kementan menyiapkan sekitar 56 ribu unit pompa air untuk mengantisipasi kekeringan secara nasional. Rina menilai langkah intervensi darurat ini sudah tepat, namun eksekusinya di lapangan tidak boleh disamaratakan.
Ia menegaskan, efektivitas pompanisasi sangat bergantung pada pemetaan debit dan titik sumber air. Di wilayah yang debit airnya minim, pembagian air harus diatur bergilir secara ketat dengan memprioritaskan tanaman yang masih punya peluang panen.
Tak kalah penting, Rina menyoroti pasokan bahan bakar untuk operasional mesin pompa di tingkat petani. Ia meminta Kementan segera memperkuat koordinasi dengan BPH Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah.
“Petani jangan sampai kesulitan menghidupkan pompa karena masalah solar. Akses BBM bersubsidi harus dipastikan lancar, tepat sasaran, dan tertib administrasi. Ke depan, opsi pompa dengan energi alternatif yang lebih hemat juga harus diperluas,” jelas politisi PKB ini.
Di samping langkah darurat, Rina mengingatkan pemerintah tidak terjebak pada solusi jangka pendek. Persoalan kekeringan musiman menuntut pembenahan mendasar pada infrastruktur air secara menyeluruh.
Mulai dari percepatan rehabilitasi saluran irigasi tersier, pengerukan sedimentasi embung, hingga pemeliharaan daerah tangkapan air dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Rina juga mengingatkan agar pengeboran air tanah dalam tidak dilakukan serampangan tanpa kajian hidrologi, demi mencegah kerusakan lingkungan jangka panjang.
“Krisis air tak bisa diselesaikan hanya dengan terus menambah mesin pompa. Kita butuh pengelolaan tuntas dari hulu ke hilir, menjaga daerah tangkapan air, memastikan saluran irigasi berfungsi, sampai memetakan sawah mana yang wajib diselamatkan lebih dulu,” tegasnya.
Sorotan lain tertuju pada efektivitas anggaran negara. Mengacu pada penyesuaian pagu Kementan tahun anggaran 2026 yang menembus Rp 40,15 triliun, Rina mendorong agar penggunaan anggaran difokuskan pada penyelamatan produksi pangan dan perlindungan nasib petani.
Pemerintah juga diminta mengawal target pengadaan gabah dan beras dalam negeri sebanyak 4 juta ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2026. Langkah ini krusial agar hasil panen petani tetap terserap dengan harga yang wajar saat musim kemarau.
Menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi umum nasional pada Agustus 2026 tercatat berada di level 3,19 persen secara tahunan. Meski inflasi umum relatif terjaga, potensi lonjakan harga pangan tetap harus diwaspadai jika produksi terganggu kekeringan.
“Kedaulatan pangan itu bukan hanya soal tumpukan beras di gudang.
Kedaulatan pangan berarti petani punya air untuk bertani, ada sarana produksi, dan mendapat harga yang pantas saat panen. Setiap rupiah uang rakyat di sektor ini harus berdampak langsung ke sawah,” pungkas Rina. (Efendi)
