PALEMBANG – Barometer99.com,- Dosen Sosiologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang DR.H R. Wijaya ungkap beberapa Fakta yang mengharuskan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mundur dari jabatannya.
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hukum dan konstitusi negara dihormati dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan Undang-undang.
Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat pada MK sangat penting, dan kepemimpinan yang netral dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan adalah suatu keharusan.
Baca juga : Pemekaran Provinsi Kabupaten Kota Dinilai Berdampak pada Tugas TNI dalam Pertahanan dan Keamanan
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, MK mendapati dirinya terjebak dalam kontroversi serius yang mengancam integritas lembaga Negara ini. Kontroversi ini berkaitan dengan keterlibatan Ketua MK Anwar Usman dalam penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden (Capres dan Cawapres) dalam Pemilihan Umum 2024.
Anwar Usman dikenal sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mempertimbangkan pencalonan sebagai Presiden.
Konflik Kepentingan yang Membayangi MK
Penentuan batas usia Capres dan Cawapres memiliki dampak yang sangat besar pada proses demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bahwa keputusan dalam hal ini tidak hanya adil tetapi juga dipandu oleh netralitas dan kebebasan dari konflik kepentingan.
Keterlibatan Anwar Usman dalam proses ini, terutama melalui hubungan keluarga dengan calon Presiden potensial, menimbulkan banyak kekhawatiran. Bahkan jika ia menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, persepsi konflik kepentingan tetap ada dan dapat merongrong kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan Publik dan Kewibawaan Ketua MK
Kepercayaan publik adalah unsur penting dalam menjaga kewibawaan MK. Ketua MK harus memegang kendali tertinggi dalam menjaga netralitas dan integritas lembaga ini. Ketika muncul konflik kepentingan yang dapat merusak integritas MK, tindakan tegas diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Dalam kasus Anwar Usman, meskipun secara pribadi ia mungkin benar bahwa ia tidak terpengaruh, akan lebih bijak dan baik untuknya secara etis dan moral untuk menghindari tampilan konflik kepentingan. Meninggalkan jabatan Ketua MK adalah langkah yang tepat untuk menghindari potensi penurunan kewibawaan lembaga ini.
Terakhir dalam tulisannya DR Wijaya menyimpulkan bahwa Ketua MK Anwar Usman harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu integritas MK dan kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks kontroversi seputar penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, ada banyak ketidakpastian yang dapat merusak kepercayaan publik pada MK. Untuk memastikan bahwa MK dapat menjalankan peran pentingnya dengan integritas dan kebebasan dari konflik kepentingan, langkah terbaik adalah untuk Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MK.
Ini akan menjadi tindakan yang sesuai dan bijak dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas lembaga yang begitu penting bagi sistem hukum dan demokrasi Indonesia.
Ditulis Oleh : DR. H R. Wijaya, M.Si
