Komentari Aksi Mogok Feeder Musi Emas, Prof Erika : Pemerintah Harus Menepati Janji 

Aksi Pramudi (sopir) Feeder Musi Emas saat mendatangi Depo LRT di Palembang, meminta kejelasan terkait kontrak dan pembayaran gaji mereka, Jum'at 1 September 2023, Sore, (foto.Dok/Yon).

PALEMBANG – Barometer99.com,- Beberapa hari lalu sopir angkot (Pramudi) Feeder LRT Musi Emas mogok beroperasi lantaran jasa yang sudah disepakati belum dibayar ditambah lagi status MoU belum ada kejelasan oleh Balai Kreta Api Ringan Sumatera Selatan (BKARSS) waktu itu.

Boroperasinya Feeder LRT Musi Emas dibawah naungan PT Transportasi Global Mandiri ( TGM) merupakan salah satu program pemerintah yakni Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum (GNKAU).

Sayangnya program tersebut dicederai oleh pemerintah itu sendiri dalam hal ini Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BKARSS) selaku pembeli layanan Feeder Musi Emas guna untuk meningkatkan penumpang LRT di Palembang.

Baca juga : Tiga Bulan Belum Dibayar BKARSS, 5 Koridor Feeder Musi Emas Mogok, Ribuan Penumpang Terlantar

Baca juga : Puluhan Sopir Feeder Geruduk Depo LRT Palembang, Tanyakan Kontrak dan 3 Bulan Belum di Bayar

“Kalau itu program pemerintah ya harusnya pemerintah sendiri lah yang menepati,”kata Pengamat Transportasi asal Palembang Prof Erika saat di hubungi wartawan Barometer99.com

Prof. DR. Ir. Erika Buchari, M.Si., Pengamat Transportasi, (foto.Dok/Yon).

Karena, jelas dia, ribuan penumpang Feeder yang terlantar, dampaknya mengurangi kepercayaan publik untuk menggunakan moda transportasi umum.

“Tapi pecinta Feeder kaget,”ujarnya.

Padahal, kata dia, pelayanan Feeder Musi Emas dibawah naungan PT TGM terbaik diseluruh wilayah Indonesia. “Feeder yang terbaik dari indikator kinerjanya. Load factor tinggi semua,”tuturnya.

Jangan sampai, tegas Prof Erika Operator dalam hal ini PT TGM yang menjadi bullying masyarakat. Yang Justru kinerjanya layak diacungi jempol.

Baca juga : Antisipasi Dampak El Nino, Pemprov Sumsel Rencanakan Percepatan Penanaman Padi

Baca juga : Setoran PAD Restribusi Parkir Dishub Palembang 6,9 Miliar, Syaiful Padli : Itu Masih Terlalu Kecil

“Jangan sampai operator sudah kerja baik yang disalahkan. Kita kinerja operator angkutan umum (AU) terbaik di Indonesia lho,”sambungnya.

Maka dari itu, BKARSS jangan menyepelekan hal seperti itu lagi, seperti tidak ada kejelasan MoU maupun tertundanya pembayaran jasanya. Kalau terjadi terus menerus masyarakat akan memilih kendaraan pribadi dan program pemerintah GNKAU gagal.

“Jangan sampai peralihan moda dari pribadi ke angkutan umum nanti kembali lagi ke asalnya, naik pribadi gara-gara feeder tidak ada kejelasan pembayaran,”ucapnya.

Baca juga : Jadi Tuan Rumah POPNAS XVI 2023, Sumsel Masuk 6 Besar Perolehan Mendali

Baca juga : Gubernur Minta KPAD Sumsel Agresif Serap Informasi Terkait Kasus Yang Menyangkut Anak

Untuk itu, kepercayaan publik ini perlu dilakukan secara bersama-sama baik itu pemerintah, Operator maupun masyarakat itu sendiri dan media selaku penyampai informasi juga wajib turut mendukung program pemerintah GNKAU ini.

“Nah harus ada keinginan bersama untuk menjaganya. Itulah yang harus dibangun, tingkat kepercayaan,”imbuhnya.

Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, agar pemerintah dalam hal ini BKARSS yang di bawah Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinasi dengan PT TGM yang sudah bekerja maksimal.

“Saya selaku Ahli Transportasi yang sangat mendukung Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum (GNKAU), sangat berharap lebih lancar dan intensnya komunikasi internal pemerintah untuk berkontrak atau menyelesaikan pembayaran dengan Operator dalam hal ini PT. TGM,”harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *