Tragedi Karhutla Bromo Telan 5 Korban Jiwa, Komisi IV Minta Prosedur Keselamatan Diperketat
Jakarta. Barometer99.com — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tewasnya lima orang petugas dan relawan saat berjuang memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan dan prosedur penanganan risiko bagi personel di lapangan wajib dijadikan prioritas utama.
“Kami menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya lima orang dalam upaya pemadaman karhutla di Bromo. Pengorbanan ini menjadi pengingat bahwa keselamatan petugas dan relawan di garda terdepan tidak boleh diabaikan,” ujar Daniel Johan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Daniel menanggapi insiden tragis yang menimpa tim pemadam di lereng Pusung Lingker, Desa Ngadirejo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada Kamis (15/10/2026) lalu. Lima korban dilaporkan terjebak dalam kobaran api yang mendadak membesar akibat tiupan angin kencang di medan terjal yang sulit dijangkau.
“Penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada seberapa cepat api dipadamkan. Setiap operasi harus didahului pemetaan risiko, pemantauan arah angin, penentuan jalur evakuasi, serta sistem komunikasi darurat,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama pihak pengelola taman nasional untuk memastikan kecukupan Alat Pelindung Diri (APD) standar bagi relawan. Perlengkapan wajib seperti pakaian tahan panas, helm, respirator, serta radio komunikasi tidak boleh hanya disediakan secara terbatas atau formalitas belaka.
“Penyediaan APD tidak boleh sekadar formalitas administratif melainkan harus memenuhi standar keselamatan. Seluruh personel di lapangan juga wajib mendapat pelatihan pengenalan tanda bahaya dan teknik evakuasi darurat,” kata Daniel.
Ia juga menyoroti pentingnya jaminan pasokan logistik dan pertolongan medis bagi para personel yang bertugas di area terisolasi. Distribusi makanan, air bersih, serta posko evakuasi medis darurat dituntut siap siaga guna menjaga kondisi fisik tim pemadam di medan konflik ekologi.
“Kebutuhan dasar petugas dan relawan selama menjalankan operasi pemadaman harus dipenuhi secara terencana. Ketersediaan logistik dan sarana pertolongan pertama harus dipastikan sebelum personel diterjunkan ke lokasi,” ucapnya.
Daniel mendesak pemerintah menggelar investigasi dan evaluasi komprehensif atas tragedi kebakaran di kawasan Bromo tersebut. Langkah evaluasi mendesak dilakukan untuk membenahi manajemen krisis bencana alam sekaligus memastikan pemenuhan hak santunan bagi keluarga korban yang ditinggalkan.
“Evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk mengetahui kecukupan prosedur keselamatan di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan sistem sekaligus memastikan keluarga korban memperoleh perhatian dan dukungan yang layak,” tutur politikus PKB tersebut.
Aturan penanganan kebencanaan di kawasan hutan lindung dinilai perlu memuat protokol ketat terkait batas toleransi pemadaman darat saat cuaca ekstrem. Keselamatan jiwa manusia harus tetap diposisikan di atas target penyelamatan fisik kawasan hutan.
“Pengorbanan para pejuang lingkungan ini sangat mulia, tetapi nyawa manusia adalah yang utama. Kita harus memperbaiki seluruh sistem mitigasi risiko agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang,” kata Daniel. (Efendi)
