Sambut Langkah Menko PM, Eem Minta Pengawasan JKN Diperketat hingga Fasilitas Kesehatan
Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyambut baik langkah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, dalam mendorong penguatan pengawasan dan pemberantasan kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut Eem, penguatan pengawasan JKN harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pengelolaan anggaran dan administrasi BPJS Kesehatan, tetapi juga sampai ke tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Ia menilai, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan dana JKN benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana haknya.
“Saya menyambut baik langkah Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat. Pengawasan JKN memang harus diperkuat dari hulu sampai hilir. Jangan hanya mengawasi administrasi dan pengelolaan anggaran, tetapi juga harus memastikan pelayanan di fasilitas kesehatan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Eem.
Eem menegaskan, praktik kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan JKN tidak boleh dibiarkan. Berbagai bentuk penyimpangan, seperti manipulasi klaim, pelayanan yang tidak sesuai prosedur, hingga penyalahgunaan kewenangan harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan sampai dana JKN yang berasal dari semangat gotong royong masyarakat justru disalahgunakan. Setiap rupiah yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi peserta, terutama masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan kesehatan,” tegasnya.
Selain memperketat pengawasan, Eem juga meminta BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan memastikan tidak ada peserta yang mengalami diskriminasi maupun kesulitan memperoleh pelayanan akibat persoalan administrasi.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada pencegahan kerugian keuangan, tetapi juga harus menjamin kualitas pelayanan, ketersediaan obat, kepastian rujukan, serta tidak adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan kepada peserta JKN.
“Jangan sampai kita sibuk mengawasi anggaran, tetapi masih ada pasien yang kesulitan mendapatkan obat, dipersulit saat berobat, atau tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Pengawasan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan,” tambahnya.
Eem mendorong agar koordinasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan terus diperkuat. Sistem pengaduan masyarakat juga harus dibuat mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat.
“JKN adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Karena itu, seluruh pihak harus menjaga amanah ini. Jangan ada ruang bagi praktik kecurangan, dan jangan pernah mengorbankan hak pasien,” tutup Eem. (Efendi)












