Umum  

Rupiah Melemah, Anna: Berpengaruh Daya Beli Masyarakat

Rupiah Melemah, Anna: Berpengaruh Daya Beli Masyarakat

Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anna Mu’awanah, mendesak Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan segera mengambil langkah terukur untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

Pada Kamis (19/11/2026), nilai tukar Dolar AS tercatat sebesar Rp18.242,98. Angka tersebut masih menunjukkan tingginya tekanan terhadap Rupiah, meskipun lebih rendah dibandingkan posisi perdagangan Selasa (17/11/2026) yang sempat menyentuh Rp18.285 per Dolar AS, level terlemah sepanjang sejarah. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI pada Selasa tersebut tercatat sebesar Rp18.264.

Anna menegaskan, fluktuasi nilai tukar bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi sektor riil.

“Menurut kami Komisi XI, ini bukan sekadar angka di layar perdagangan. Ini menyangkut harga kedelai dan tempe di warung, biaya pupuk petani, hingga cicilan kendaraan warga yang komponennya bergantung pada impor. Jika Rupiah dibiarkan terus tertekan, masyarakat kecil yang paling terdampak lebih dulu,” ujar Anna di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Anna menyoroti tekanan terhadap Rupiah yang dipicu sentimen global, terutama ekspektasi arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) yang mendorong arus modal keluar dari negara berkembang.

Data BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 sebesar 146,8 miliar Dolar AS, naik 500 juta Dolar AS dibandingkan posisi September yang sebesar 146,3 miliar Dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor.

Namun, Anna menilai besarnya cadangan devisa perlu diimbangi dengan strategi intervensi yang efektif untuk meredam volatilitas nilai tukar.

Baca Juga :  NTB Bangun Kapasitas, Dari Pendampingan Menuju Mandiri: Bypass Otak Kini Bisa Dilakukan di RSUD Provinsi

“Secara teori rasio cadangan devisa kita aman, tetapi faktanya gempuran penguatan Dolar AS di pasar global jauh lebih besar,” tambahnya.

Anna juga mengingatkan Kementerian Keuangan untuk mewaspadai efek domino pelemahan nilai tukar terhadap APBN. Hingga Oktober 2026, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp494 triliun, terdiri atas Rp458,4 triliun bunga utang dalam negeri dan Rp35,6 triliun bunga utang luar negeri.

“Meskipun porsi terbesar berasal dari instrumen domestik, setiap pelemahan Rp100 per Dolar AS akan meningkatkan beban kewajiban pemerintah dalam valuta asing. Di sisi lain, defisit APBN sudah mencapai 1,47 persen terhadap PDB. Jika Rupiah terus melemah, belanja subsidi energi berpotensi membengkak di tengah penerimaan yang melambat,” jelasnya.

Anna turut mengapresiasi langkah BI yang dalam Rapat Dewan Gubernur pada Rabu (18/11/2026) menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen, tertinggi sejak Januari 2025.

“Keputusan BI tepat untuk mengembalikan kepercayaan investor. Tapi PR-nya belum selesai. BI harus memastikan kenaikan ini tidak langsung mencekik bunga kredit perbankan bagi masyarakat. Jangan sampai rakyat kecil menanggung tagihan Dolar lewat bunga KUR, KPR, dan kredit UMKM yang ikut naik. Intervensi harus dioptimalkan secara terukur melalui pasar spot, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder,” tegasnya.

Anna menambahkan, stabilitas nilai tukar merupakan bagian penting dari kedaulatan ekonomi nasional. Karena itu, koordinasi antara BI dan pemerintah harus diperkuat agar gejolak nilai tukar tidak semakin membebani masyarakat.

“Stabilitas Rupiah adalah bagian dari kedaulatan ekonomi kita. Komisi XI DPR RI perlu segera memanggil Gubernur BI dan Menteri Keuangan untuk penjelasan terbuka mengenai langkah penyelamatan nilai tukar dan perlindungan daya beli rakyat,” tandas Anna. (Efendi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *