Umum  

Jangan Monopoli Bursa Pengganti Wapres: Kepemimpinan Nasional Milik Seluruh Kader Bangsa

Jangan Monopoli Bursa Pengganti Wapres: Kepemimpinan Nasional Milik Seluruh Kader Bangsa

JAKARTA, Barometer99.com — Sekretaris Jenderal Poros 98, Rahmat Hidayat yang akrab disapa Somad, mengingatkan keras: wacana penggantian Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan jangan sampai hanya menjadi ajang bagi-bagi kursi elite partai politik.

Persoalan ini, kata Somad, harus menjadi momentum untuk menegaskan satu prinsip penting — kepemimpinan nasional adalah ruang pengabdian seluruh kader bangsa, bukan hak eksklusif kader partai politik.

“Jabatan Wakil Presiden adalah amanah konstitusional. Yang dituntut itu kapasitas, integritas, gagasan, dan keberpihakan kepada rakyat. Bukan besarnya partai yang mengusung,” tegas Somad di Jakarta, Rabu (19/11/2026).

*Partai Penting, Tapi Bukan Satu-satunya*

Somad menegaskan partai politik memang memiliki peran penting dalam demokrasi. Tetapi partai bukan satu-satunya sumber lahirnya pemimpin bangsa.

Indonesia, kata dia, memiliki banyak figur potensial dari kalangan profesional, akademisi, teknokrat, birokrat, dan tokoh masyarakat yang kapasitasnya tidak kalah, bahkan lebih layak.

Prinsip keterbukaan ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam pemerintahan.

“Jangan persempit bangsa ini hanya pada kader partai. Indonesia terlalu besar untuk dimonopoli oleh segelintir elite,” ujar Somad.

*Konstitusi Tidak Mengunci Calon Hanya dari Partai*

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yaitu Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih salah satunya dalam waktu paling lambat 60 hari.

Ketentuan tersebut, jelas Somad, tidak secara eksplisit membatasi calon pengganti hanya dari kader partai politik tertentu. Hal ini perlu dibedakan dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Baca Juga :  Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Wafat, Keluarga Sampaikan Permohonan Maaf dan Doa

“Dengan demikian, keterbukaan harus diwujudkan dalam ruang pertimbangan Presiden, tanpa mengabaikan mekanisme konstitusional,” tutur Somad.

Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, antara lain kewarganegaraan, integritas, kesehatan jasmani dan rohani, pendidikan minimal SMA atau sederajat, serta persyaratan hukum lainnya. Ketentuan usia juga harus dibaca bersama Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan alternatif pengalaman jabatan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

“Persyaratan itu menunjukkan pentingnya kualifikasi hukum. Tetapi keanggotaan partai bukan persyaratan umum dalam Pasal 169,” tegas Somad.

*Syarat Hukum Saja Tidak Cukup*

Di samping itu, Somad menegaskan, memenuhi persyaratan hukum dan administratif saja tidak cukup.

Wakil Presiden harus memiliki gagasan kenegaraan yang jelas, pemahaman konstitusi, pengalaman kepemimpinan, kompetensi ekonomi, serta kemampuan diplomasi. Lebih dari itu, ia harus memiliki kepedulian penuh terhadap nasib rakyat yang selama ini menghadapi kesulitan hidup.

Keberpihakan itu harus diwujudkan melalui gagasan konkret tentang penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi rakyat, pemerataan pembangunan, keterjangkauan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat rentan.

“Jangan cari Wapres yang hanya pintar bicara di ruang rapat. Cari yang paham penderitaan rakyat dan punya jalan keluarnya,” kata Somad.

*Wapres Bukan Hadiah Politik*

Apabila suatu saat terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pertimbangan terhadap calon semestinya tidak hanya didasarkan pada keseimbangan koalisi atau kepentingan elite partai.

Kapasitas, integritas, pengalaman, gagasan, dan kepedulian sosial harus menjadi bagian penting dalam menentukan figur yang diusulkan Presiden dan dipilih MPR.

“Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan kompensasi koalisi, dan bukan jabatan eksklusif kader partai tertentu,” tuntas Somad.

Sudah waktunya kita membangun cara pandang yang lebih terbuka dalam menentukan kepemimpinan nasional. Jangan hanya bertanya seseorang berasal dari partai mana, tetapi tanyakan pula apa kapasitasnya, apa gagasannya untuk bangsa, bagaimana keberpihakannya kepada rakyat, dan apa kontribusi nyata yang dapat diberikan.

Baca Juga :  Libo Anak Papua Kirim Pesan untuk Prabowo: Terima Kasih Sudah Beri Kami Kesempatan Sekolah

Kepemimpinan nasional adalah ruang pengabdian seluruh kader bangsa. Yang harus diutamakan bukan asal partainya, melainkan kemampuan, integritas, gagasan, dan pengabdiannya kepada Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *