BI Rate Naik, Amin Ak Ingatkan Risiko Tekanan terhadap Daya Beli dan Kredit UMKM
Jakarta. Barometer99.com – Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan ekspektasi pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin dari 5,75% menjadi 6,00%. Langkah ini diperlukan untuk memperkuat stabilitas rupiah dan menjaga ekspektasi inflasi.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak memahami langkah BI tersebut, bahwa pelemahan rupiah berkepanjangan berpotensi meningkatkan biaya impor, mendorong inflasi, dan menggerus daya beli masyarakat.
Namun, kebijakan tersebut juga membawa konsekuensi yang harus diantisipasi, terutama potensi meningkatnya biaya kredit, tertahannya investasi, dan melemahnya daya beli masyarakat. Ia mengingatkan agar upaya menjaga stabilitas moneter tidak menghambat pembiayaan sektor riil, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Stabilitas rupiah merupakan prasyarat penting bagi kesehatan perekonomian. Namun, kebijakan stabilisasi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Amin. Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan dan memengaruhi bunga kredit. Dampaknya dapat dirasakan pelaku usaha yang membutuhkan modal kerja dan investasi, maupun rumah tangga yang memiliki cicilan KPR, kendaraan bermotor, dan pembiayaan konsumsi lainnya.
Amin menilai, kondisi tersebut perlu dicermati karena akses pembiayaan belum merata. Data Bank Indonesia menunjukkan kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh 13,21% secara tahunan. Namun, kredit investasi tumbuh 21,32%, kredit modal kerja 12,99%, sedangkan kredit konsumsi hanya 4,73%.
Kesenjangan lebih besar terlihat pada pembiayaan UMKM. Berdasarkan data OJK, kredit UMKM pada September 2026 hanya tumbuh 2,68%, jauh di bawah pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 13,26% pada periode yang sama.
“Persoalannya bukan semata-mata ketersediaan likuiditas perbankan, tetapi bagaimana memastikan pembiayaan benar-benar menjangkau sektor produktif. Jangan sampai UMKM semakin sulit memperoleh kredit ketika membutuhkan modal untuk mempertahankan usaha, meningkatkan produksi, dan menyerap tenaga kerja,” tegasnya.
Menurut Amin, dalam teori transmisi kebijakan moneter, kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya pinjaman dan menahan konsumsi maupun investasi. Ia juga merujuk pada teori credit channel yang dikembangkan Ben Bernanke dan Mark Gertler, yang menjelaskan bahwa pengetatan moneter tidak hanya memengaruhi harga kredit, tetapi juga ketersediaannya. Dampak tersebut cenderung lebih besar bagi usaha kecil yang memiliki keterbatasan agunan dan alternatif pembiayaan.
Meski demikian, Amin mengingatkan bahwa kenaikan BI-Rate tidak otomatis membuat seluruh bunga kredit naik sebesar 25 basis poin. Transmisinya bergantung pada struktur pendanaan, likuiditas, profil risiko debitur, dan kebijakan masing-masing bank.
Karena itu, ia mendorong tiga langkah. Pertama, BI perlu memastikan kebijakan makroprudensial tetap akomodatif dan insentif likuiditas benar-benar mendorong kredit produktif, terutama bagi UMKM.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bunga, dan penjaminan kredit agar kenaikan biaya pembiayaan tidak semakin membatasi akses permodalan usaha kecil.
Ketiga, OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap transmisi suku bunga perbankan. Prinsip kehati-hatian tetap penting, tetapi jangan sampai pengetatan kredit berlebihan justru menghambat kegiatan ekonomi produktif.
Amin menambahkan, fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki modal yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 mencapai 5,47%, sementara inflasi Oktober tercatat 3,23% secara tahunan. Momentum pertumbuhan ini perlu dijaga agar tidak terganggu oleh meningkatnya biaya pembiayaan.
“Keberhasilan kebijakan moneter tidak cukup diukur dari kemampuan menjaga rupiah dan mengendalikan inflasi. Kita juga harus melihat apakah dunia usaha tetap berkembang, UMKM memperoleh akses pembiayaan, investasi bergerak, dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.
Ia menegaskan, stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya harus saling menopang melalui koordinasi kebijakan Bank Indonesia, pemerintah, dan OJK.
“Jangan sampai stabilitas moneter tercapai, tetapi sektor riil justru kehilangan tenaga untuk tumbuh. Stabilitas harus menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi beban bagi pertumbuhan itu sendiri,” tutup Amin. (Efendi)












