PKB Kawal Janji Prabowo, Pertumbuhan, Investasi, dan Kekayaan Alam Kembali Ke Rakyat
Jakarta, Barometer99.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/08/2026), memberikan penegasan penting mengenai arah pembangunan Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengelolaan kekayaan alam harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamaz Zulfa Hiz mengatakan, pernyataan Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan sekedar tujuan akhir sudah sejalan dengan semangat konstitusi yang menjadi pijakan PKB dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurut Eem, prinsip tersebut memiliki landasan konstitusional yang kuat, terutama Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan pengelolaan kekayaan alam ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Kami menangkap pesan yang sangat jelas dari pidato Presiden: pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, PKB akan mengawal agar pertumbuhan, investasi, dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat,” ujar Neng Eem, Minggu (16/08/2026).
Lebih lanjut, PKB memberi apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,61 persen pada kuartal 1 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026. Pertumbuhaan ekonomi ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang bisa memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat secara luas dan merata.
Sementara Terkait dengan investasi, seperti disampaikan Presiden dalam pidatonya yang menyampaikan realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara pada semester pertama 2026, investasi disebut mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Neng Eem mengatakan, angka tersebut harus dilihat bukan hanya dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari kualitas dampak investasi terhadap masyarakat.
“Investasi jangan hanya dihitung dari nilai triliun rupiahnya. Kita harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak UMKM dan koperasi yang masuk rantai pasok, berapa besar transfer teknologi, dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia,” katanya.
*Kekayaan Alam Bukan Sekadar Komoditas*
Hal yang sama berlaku untuk agenda hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Neng Eem mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan kekayaan tersebut memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Sementara, hilirisasi harus menciptakan industri nasional yang kuat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, dan membangun rantai pasok domestik.
“Kita tidak boleh puas hanya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Selain itu, Fraksi PKB MPR RI juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi contoh bagaimana belanja negara dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Karena itu, PKB mendorong agar implementasi MBG terus diperbaiki dari sisi ketepatan sasaran, kualitas gizi, transparansi anggaran, pengawasan, serta keterlibatan pelaku ekonomi global.
Di bagian akhir, Neng Eem menegaskan bahwa Fraksi PKB MPR RI akan memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan pesan utama dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo harus diterjemahkan menjadi ukuran keberhasilan yang konkret.
“Pada akhirnya, rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Itulah amanat konstitusi dan itulah yang akan terus diperjuangkan PKB,” pungkas Neng Eem. (Efendi)
