Pemerintah Harus Perkuat Keterlibatan UMKM Menyusul Manufaktur Tumbuh 5,4 Persen
Jakarta. Barometer99.com — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, menegaskan bahwa pertumbuhan pesat industri manufaktur Indonesia wajib diimbangi dengan penguatan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok nasional. Capaian positif sektor manufaktur dituntut tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, melainkan juga menggerakkan ekosistem industri kecil.
“Pertumbuhan industri manufaktur harus memberikan dampak nyata bagi penguatan UMKM. Ketika industri besar tumbuh, keterlibatan UMKM dalam proses produksi, penyediaan bahan baku, maupun komponen industri juga harus meningkat agar UMKM tidak sekadar menjadi penonton,” ujar Kaisar di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kaisar menanggapi rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,4 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan IV 2025, serta membukukan pertumbuhan 5,30 persen sepanjang tahun 2025. Kinerja impresif ini dipandang sebagai momen emas pemerintah untuk mempererat jalinan kemitraan strategis antara pelaku industri manufaktur skala besar dan UMKM.
“Pemerintah perlu memperluas akses kemitraan agar UMKM dapat terlibat secara langsung dalam rantai produksi industri nasional, baik sebagai pemasok bahan baku, penyedia komponen, maupun mitra produksi perusahaan manufaktur,” katanya.
Legislator PKB asal Daerah Pemilihan D.I. Yogyakarta tersebut menekankan bahwa penguatan sektor usaha kecil tidak cukup hanya bergantung pada bantuan permodalan dan program pemberdayaan formalitas. Korporasi manufaktur besar dituntut membangun kerja sama bisnis yang transparan, adil, dan saling menguntungkan bersama para pelaku UMKM di daerah.
“Perusahaan besar perlu membangun kemitraan yang konkret dengan UMKM. Pemerintah harus hadir memfasilitasi pertemuan antara pelaku industri dan UMKM, sekaligus memastikan kerja sama berjalan secara adil,” tegas Kaisar.
Ia meminta Kementerian Perindustrian bersama instansi terkait untuk mendampingi UMKM dalam aspek alih teknologi, kemudahan pembiayaan, hingga sertifikasi dan standardisasi produk. Peningkatan mutu dan kesinambungan pasokan dinilai menjadi kunci utama agar komponen buatan UMKM mampu memenuhi standar kualitas industri manufaktur modern.
“Penguatan UMKM harus menjadi bagian penting dari strategi industrialisasi nasional. Kita ingin produk UMKM mampu memenuhi persyaratan industri, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun kesinambungan pasokan,” ucapnya.
Kaisar menginstruksikan pemerintah daerah untuk menginventarisasi potensi industri kecil dan menengah (IKM) lokal agar siap diserap dalam rantai pasok manufaktur nasional. Program pendampingan usaha dan perluasan akses pasar domestik diimbau untuk ditingkatkan secara masif.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap perkembangan industri kecil dan menengah di daerah. Perluasan akses pasar dan peningkatan kemampuan produksi harus menjadi bagian integral kebijakan industrialisasi,” tutur politikus PKB tersebut.
Aturan mengenai regulasi kewajiban penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang melibatkan pemasok UMKM dianjurkan untuk terus diperketat di seluruh sektor industri. Kepastian pasar bagi pelaku usaha lokal diyakini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan manufaktur jangan hanya tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi juga dari semakin banyaknya UMKM yang terlibat dalam rantai pasok dan terbukanya lapangan kerja,” katanya.
Kaisar memastikan Komisi VII DPR RI akan mengawal perumusan kebijakan industrialisasi nasional agar semakin inklusif dan berpihak pada keberlanjutan UMKM. DPR berkomitmen memantau kemitraan rantai pasok industri demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Kami di Komisi VII DPR akan mengawal integrasi UMKM ke dalam rantai pasok manufaktur ini sampai tuntas. Pertumbuhan industri nasional harus dirasakan manfaatnya secara luas oleh seluruh rakyat,” pungkas Kaisar Abu Hanifah. (Efendi)
