Sosialisme Islam, Habib Syarief Bisa Jadi Alternatif Atasi Ketimpangan dan Eksploitasi Rakyat
Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menilai Sosialisme Islam dapat menjadi alternatif paradigma pembangunan nasional untuk mengatasi ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan semakin lebarnya kesenjangan antara kelompok kaya dan masyarakat kecil.
Menurutnya, pembangunan Indonesia tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi industri, maupun pembangunan infrastruktur. Negara juga harus memastikan bahwa kemajuan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat luas.
“Jangan sampai kita bangga dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama petani kehilangan tanah, masyarakat kecil kehilangan ruang hidup, dan pekerja harus bekerja belasan jam sehari tanpa jaminan kesejahteraan,” ujarnya. Selasa (10/11/2026).
Habib Syarief menyoroti komersialisasi sektor pendidikan dan kesehatan yang berpotensi mempersempit akses masyarakat miskin. Persoalan mahalnya biaya pendidikan, termasuk UKT perguruan tinggi, menurutnya, menjadi pengingat bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar warga negara, bukan semata-mata komoditas ekonomi.
Ia juga menyoroti nasib pekerja ekonomi digital, seperti pengemudi ojek daring dan kurir, yang kerap dibungkus dengan istilah kemitraan, tetapi belum sepenuhnya memperoleh perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang layak.
“Negara tidak boleh membiarkan hubungan kerja yang tidak seimbang. Kemitraan harus dibangun atas dasar keadilan, bukan menjadi instrumen untuk melepaskan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya,” tegasnya.
Karena itu, Habib Syarief mengajak masyarakat melihat Sosialisme Islam sebagai tawaran politik yang menempatkan keadilan sosial, martabat manusia, dan keberpihakan kepada kaum lemah sebagai fondasi pembangunan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan martabat kemanusiaan.
Ia menjelaskan, dalam perspektif tersebut, pendidikan dan kesehatan merupakan tanggung jawab negara yang harus dijamin aksesibilitasnya. Begitu pula pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya keuntungan korporasi dan kelompok pemodal besar.
Menurut Habib Syarief, gagasan Sosialisme Islam yang diusung PKB bukanlah upaya memformalkan syariat secara kaku, melainkan menerjemahkan nilai-nilai moral dan keadilan Islam ke dalam kebijakan publik yang inklusif dan sesuai dengan prinsip demokrasi serta kemajemukan Indonesia.
“Yang kita perjuangkan adalah negara yang hadir melindungi rakyat, mencegah monopoli, memperkuat perlindungan pekerja, menjamin pendidikan dan kesehatan, serta memastikan kekayaan nasional terdistribusi secara adil,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Sosialisme Islam harus diwujudkan dalam kerja nyata kader PKB di parlemen maupun pemerintahan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Dengan demikian, pembangunan nasional tidak sekadar menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Efendi)
