Pejabat Bungkam soal ASN Siluman, MIO NTB Sebut Birokrasi NTB Sedang Tidak Sehat
Mataram, Barometer99.com- Aroma skandal di lingkup birokrasi Pemprov NTB kian menyengat. Hal ini dilatarbelakangi ketidakhadiran mendadak para pejabat lingkup Pemprov NTB, di acara Diskusi publik, Kamis (21/05).
Acara diskusi yang berlangsung di Stoic by Episode Sayung Development, Kota Mataram ini, diselenggarakan secara mandiri oleh media NTBTerkini.id bersama Forum Pewarta Lombok-NTB. Diskusi ini mengusung tema, Dibalik Dugaan ASN Siluman, Mencuat Dana Darurat.
Empat pejabat yang seharusnya hadir diantaranya Kepala BKAD NTB Dr. H. Nursalim, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, Direktur RSUD NTB drg. H. Asrul Sani, serta Kepala BPK Perwakilan NTB Dr. Supawardi.
Konfirmasi ketidakhadiran para narasumber di menit-menit menjelang usainya kegiatan ini, membuat sorotan publik mengerucut ke kondisi internal Pemprov NTB, khususnya terhadap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB, Hj Dinda Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Sekjen DPW Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi NTB, Syuryadin, meluapkan kekecewaannya secara terbuka. Ia menilai, ketidakhadiran para pejabat tersebut sebagai sinyal kepanikan di tubuh birokrasi NTB.
“Masyarakat menunggu jawaban, bukan alasan. Ketika pejabat yang paling berkepentingan justru kompak menghilang, publik curiga ada sesuatu yang disembunyikan,” tegasnya.
Menurutnya, substansi pembahasan di dalam tema yang diusung di diskusi tersebut sangatlah penting untuk mengurai dugaan kebocoran anggaran daerah, sekaligus meluruskan dugaan penyalahgunaan dana yang disinyalir bersumber dari direktif gubernur.
Sebaliknya, ia menduga, ketidakhadiran para pejabat dalam diskusi tersebut, tidak lepas dari intervensi di lingkaran kekuasaan Iqbal-Dinda.
“Ada intimidasi politik dari pucuk pimpinan daerah. Sangat aneh, konfirmasi ketidakhadiran disampaikan di sesi akhir acara. Ini bukan sikap birokrasi yang sehat,” timpalnya.
“Kalau memang tidak ada persoalan, kenapa harus takut hadir. Publik sekarang tidak bodoh. Diamnya pejabat justru memancing ledakan kecurigaan lebih besar,” kecamnya.
Senada disampaikan Zakynawi selaku Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Tatas Tuhu Trasna. Ia mengklaim ketidakhadiran pejabat sebagai narasumber, membuktikan adanya sikap apatis Pemprov NTB, terhadap keresahan masyarakat.
“Kami sangat kecewa. Forum ini penting untuk menjawab pertanyaan rakyat. Tapi yang terjadi justru para pejabat memilih menghindar,” ujar Zaky.
Ia menilai absensinya para pejabat tersebut justru memperkuat dugaan publik tentang adanya praktik kongkalikong dalam tubuh birokrasi NTB.
“Ketidakhadiran mereka malah mempertegas dugaan masyarakat selama ini. Jangan salahkan publik jika akhirnya muncul asumsi bahwa ada permainan yang sedang ditutupi,” tandasnya. ***
