IHSG Anjlok 8,01 Persen, Kapolri Suyudi Kerahkan Bareskrim Usut Dugaan Pidana Pasar Modal
JAKARTA, Barometer99.com – Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 8,01 persen pada pembukaan perdagangan Jumat (16/10/2026) memicu penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di tengah gejolak pasar tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan Polri akan menerjunkan tim dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran maupun tindak pidana di sektor pasar modal.
Berdasarkan data perdagangan pagi itu, IHSG merosot 469,86 poin atau 8,01 persen ke level 5.393,92. Penurunan tajam tersebut membuat BEI menghentikan sementara perdagangan melalui sistem Jakarta Automated Trading System (JATS) mulai pukul 08.58 WIB.
Mengacu pada ketentuan bursa, penghentian sementara perdagangan dilakukan selama 30 menit setelah penurunan IHSG mencapai ambang batas 8 persen. Perdagangan kemudian dijadwalkan kembali berlangsung pada pukul 09.28 WIB.
Langkah tersebut merupakan mekanisme pengamanan perdagangan untuk menjaga aktivitas pasar tetap teratur, wajar, dan efisien ketika terjadi penurunan indeks secara signifikan.
Kapolri Turunkan Bareskrim, Kumpulkan Alat Bukti
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, Polri akan menindaklanjuti informasi dan pengaduan yang diterima terkait dugaan pelanggaran di pasar modal. Penanganan perkara akan dilakukan berdasarkan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat berada di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026), dalam rangkaian koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan sektor keuangan.
“Kami dari Polri tentunya akan menurunkan tim dari Bareskrim Polri,” kata Suyudi.
Ia menjelaskan, tim Bareskrim akan menindaklanjuti informasi dan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran maupun tindak pidana di pasar modal, sekaligus mengumpulkan alat bukti yang diperlukan.
Menurut Suyudi, langkah penegakan hukum tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan di sektor pasar modal Indonesia.
Polri juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana. Meski demikian, penanganan tersebut tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menjelaskan bahwa penindakan dapat menyasar pihak-pihak yang terindikasi terlibat, termasuk perusahaan sekuritas maupun individu. Namun, keterlibatan setiap pihak harus dibuktikan melalui proses hukum.
Gejolak Pasar dan Isu Perubahan Status Indonesia
Tekanan besar terhadap IHSG terjadi setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market atau pasar mandiri.
Dalam pengumumannya, MSCI menyoroti persoalan aksesibilitas investasi, transparansi struktur kepemilikan saham, serta kekhawatiran mengenai dugaan aktivitas perdagangan yang terkoordinasi.
Wacana perubahan klasifikasi tersebut memicu kekhawatiran investor terhadap prospek pasar saham Indonesia. Ketidakpastian itu turut memperbesar tekanan jual pada perdagangan Jumat pagi.
Berdasarkan laporan Katadata dan Bisnis.com, pelemahan IHSG pada pembukaan perdagangan diikuti penurunan mayoritas saham yang tercatat di BEI. Sejumlah saham berkapitalisasi besar, termasuk saham perbankan dan telekomunikasi, juga mengalami tekanan signifikan.
Kapitalisasi pasar BEI tercatat sekitar Rp9.538 triliun pada awal perdagangan tersebut. Angka itu turun dibandingkan kapitalisasi pasar pada penutupan perdagangan sehari sebelumnya yang mencapai sekitar Rp10.298 triliun.
Perbedaan tersebut setara dengan penurunan sekitar Rp760 triliun dalam kapitalisasi pasar. Angka ini menggambarkan penyusutan nilai pasar saham secara keseluruhan, bukan berarti seluruh nilai tersebut merupakan dana tunai yang keluar dari pasar.
MSCI sendiri masih menjalankan proses konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi tersebut. Keputusan final, berdasarkan laporan yang terbit pada 16 Oktober 2026, dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Dengan demikian, kemungkinan perubahan status Indonesia masih merupakan proses yang belum diputuskan secara final.
OJK Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum
Di tengah gejolak pasar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memperkuat langkah pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa regulator terus memeriksa saham-saham yang masuk dalam daftar high shareholding concentration (HSC), yakni saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, termasuk dugaan tindak pidana di pasar modal.
Dari 61 saham yang sebelumnya masuk dalam daftar pemantauan tersebut, OJK dilaporkan telah memeriksa sedikitnya 31 saham dan menemukan indikasi potensi pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.
Pada Jumat (16/10/2026), OJK juga mengumumkan sanksi administratif terhadap tiga emiten yang menjadi perhatian dalam pengawasan konsentrasi kepemilikan saham.
Ketiga emiten tersebut adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Berdasarkan laporan Katadata, sanksi denda yang diumumkan masing-masing mencapai Rp1,5 triliun untuk DSSA, Rp500 miliar untuk BREN, dan Rp100 miliar untuk CUAN.
OJK menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberian sanksi merupakan bagian dari upaya mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia. Regulator juga terus melakukan pemeriksaan untuk memastikan perdagangan berlangsung sesuai ketentuan.
Meski demikian, sanksi administratif terhadap emiten dan penyelidikan dugaan tindak pidana merupakan proses yang berbeda. Setiap dugaan pelanggaran pidana tetap memerlukan pemeriksaan serta pembuktian sesuai hukum yang berlaku.
Reformasi Transparansi Jadi Sorotan
Gejolak IHSG pada 16 Oktober 2026 kembali menempatkan persoalan transparansi dan tata kelola pasar modal sebagai perhatian utama.
Selain penegakan hukum, pembenahan sistem pengawasan, keterbukaan informasi kepemilikan saham, serta peningkatan kualitas tata kelola perusahaan menjadi aspek penting dalam memperkuat kepercayaan investor.
BEI, OJK, dan pemangku kepentingan terkait menghadapi tantangan untuk memastikan pasar modal Indonesia memiliki mekanisme pengawasan yang efektif serta mampu memberikan perlindungan kepada investor.
Sementara itu, langkah Kapolri mengerahkan Bareskrim menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran di pasar modal juga menjadi perhatian aparat penegak hukum, terutama apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Penanganan perkara tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan, sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi pelaku pasar dan masyarakat yang berinvestasi di pasar modal.
Pada akhirnya, pemulihan kepercayaan investor tidak hanya bergantung pada pergerakan indeks saham, tetapi juga pada transparansi, konsistensi pengawasan, serta penegakan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.*
