Soroti Akurasi Data Desil, Amin Ak: Jangan Sampai Warga Miskin Kehilangan Hak Akibat Kesalahan Data
Jember, Barometer99.com — Persoalan akurasi data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan utama Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMK IT Ibnu Katsir, Arjasa, Kabupaten Jember, Sabtu (12/09/2026).
Kegiatan bertema kebangsaan ini dihadiri sekitar 150 relawan kemanusiaan se-kabupaten Jember. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang) itu, berdialog secara interaktif seputar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal.
Amin mengingatkan, DTSEN kini menjadi rujukan tunggal pemerintah dalam menetapkan sasaran program perlindungan sosial, subsidi, hingga kompensasi. Pemerintah mengelompokkan masyarakat ke dalam sepuluh tingkatan kesejahteraan atau desil berdasarkan puluhan variabel sosial-ekonomi yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, Ia menyoroti adanya exclusion error dalam proses pemutakhiran data. Warga yang sesungguhnya masih berhak menerima bantuan justru “hilang” dari daftar penerima akibat perubahan status desil yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau satu angka desil saja keliru, bisa jadi ada satu keluarga yang seharusnya menerima bantuan kesehatan atau subsidi listrik, tapi malah tercoret dari daftar. Ini bukan sekadar urusan statistik, ini urusan keadilan sosial,” tegasnya di hadapan peserta sosialisasi.
Ia menegaskan, semangat sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta amanat Pasal 34 UUD 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, hanya bisa terwujud jika fondasi datanya benar-benar akurat dan berpihak pada mereka yang membutuhkan.
Amin turut mengingatkan peserta pada hasil verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan yang pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember bersama ribuan aparatur sipil negara.
Dari puluhan ribu data warga kategori desil 1 yang diperiksa langsung ke lapangan, ditemukan cukup banyak warga yang telah meninggal dunia atau pindah Alamat. Namun masih tercatat sebagai penerima bantuan aktif. Di sisi lain ada pula warga yang sebenarnya layak dibantu tetapi belum pernah menerima bansos sama sekali.
“Pengalaman verval di Jember ini justru membuktikan poin saya bahwa data itu dinamis, bukan sekali dibuat lalu dianggap selesai selamanya. Kalau tidak rutin diverifikasi, yang dirugikan adalah warga yang benar-benar membutuhkan, sementara kuota bantuannya justru terpakai oleh nama yang sudah tidak berhak,” ujarnya.
Ajak Relawan Kawal Koreksi Data
Amin mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang membuka kanal resmi pengecekan dan koreksi status desil secara mandiri melalui portal daring BPS. Alokasi anggaran sekitar Rp7 triliun kepada BPS pada 2026 untuk perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus ekonomi harus diimbangi dengan tingginya akurasi data.
Meski demikian, ia menilai langkah ini harus dikawal hingga ke tingkat desa, termasuk di wilayah Arjasa dan sekitarnya, agar masyarakat benar-benar memahami cara memeriksa dan melaporkan data mereka.
“Jangan sampai mekanisme koreksi ini hanya bagus di atas kertas, tapi warga di pelosok tidak tahu caranya, atau tidak punya akses internet untuk melapor. Negara hadir itu artinya sampai ke desil satu di pelosok desa, bukan hanya sampai kantor kabupaten,” ujarnya.
Kepada segenap relawan, Amin mengajak untuk memahami bahwa nilai-nilai Empat Pilar MPR RI hadir dalam persoalan konkret seperti penataan data desil ini.
Sebagai figur yang sehari-hari dekat dengan masyarakat, relawan kemanusiaan dinilai punya posisi strategis untuk membantu warga memeriksa status desil melalui kanal resmi pemerintah.
Sekaligus meneruskan laporan ke perangkat desa atau anggota dewan apabila menemukan kejanggalan data. Karyawan sekolah juga diajak proaktif menyosialisasikan hal ini kepada lingkungan keluarga masing-masing.
“Bapak dan Ibu relawan di sini punya jaringan sosial yang luas. Kalau semua turut mengedukasi warga soal cara mengecek dan mengoreksi data desil, dampaknya akan jauh lebih cepat dan luas dibanding hanya mengandalkan sosialisasi dari pemerintah pusat,” ujar Amin. (Efendi)
