PALEMBANG – Barometer99.com Memasuki musim hujan warga Sematang Borang mengeluh ke Anggota DPRD Kota Palembang saat reses terkait perlunya normalisasi Drainase, Jumat (24/11/2023).
Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan lV menyerap aspirasi masyarakat di kecamatan Sematang Borang. Reses dipimpin oleh Ketua Duta Wijaya Sakti dari Fraksi PDI Perjuangan, Sekretaris Peby Anggi Pratama dari Fraksi Golkar, anggota Ruspanda Karibullah dari Fraksi PAN dan Patra Wibowo dari Fraksi Gerindra.
Ruspanda Karibullah mengatakan banyaknya keluhan warga terkait untuk perbaikan Drainase dikarenakan memang saat ini sudah memasuki musim hujan.
Baca juga : Ternyata, Hampir 60 SD dan SMP Negeri di Palembang Belum Memiliki Sertifikat Tanah
Baca juga : Anggota DPRD Dapil lV Kota Palembang Harapkan CSR Perusahaan Berbentuk Fisik
“Reses sebelumnya warga mengeluh karena minimnya air bersih karena lagi kemarau, memasuki musim hujan warga banyak mengeluhkan genangan air,”katanya.
Sebenarnya, mengingat jaman dahulu memang kota Palembang ini terdapat banyak tanah rawa seiring berkembangnya zaman yang dulunya rawa sekarang jadi perumahan sehingga resapan air berkurang inilah yang menyebabkan banyak genangan air.
“Sebenarnya Palembang inikan sejarahnya memang rawa lebih besar, tapi karena perkembangan kebutuhan rawah itu di timbun terjadilah genangan air karena resapan semakin berkurang,”ujarnya.
Baca juga : Musim Hujan Disertai Angin Kencang, Warga Sako Palembang Curhat Masalah Drainase dan Pohon Tumbang
Baca juga : PT. CMS Terima Kunjungan Reses DPRD Dapil IV Kota Palembang
Dengan adanya aspirasi dari masyarakat, kata Politisi PAN ini, pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan dimana saja yang terjadi penyumbatan sehingga aliran air tidak lancar.
“Sambungan antara saluran air yang akan kita cek dan bekerjasama dengan pihak PU agar menjadi perhatian dimana saja titik -titik genangan air agar segera diserap sehingga untuk meminimalisir banjir,”ucapnya
Saat di singgung soal banyaknya pengembang yang membangun tapi tidak memperhatikan dampaknya, Ruspanda membenarkan hal tersebut akan tetapi ijin bangunan sebenarnya pemerintah pusat yang mengeluarkan Pemerintah Daerah hanya sebagai verifikasi saja. Tapi Ia berharap agar kedepannya Pihak terkait lebih cenderung memperhatikan dampaknya ke masyarakat juga.
“Dalam peraturan baru ketidakterlibatan ijin PBG ini RT / RW Lurah camat lemahnya di tingkatan bawah. Kita berharap teman-teman PU yang memiliki kompeten dalam hal ini untuk lebih memiliki integritas supaya mereka lebih profesionalisme karena PBG ini yang menentukannya pusat baru mereka turun ke lapangan tapi kita berharap agar mereka ini jangan menerima saja keinginan owner,”harapnya.
