Duta Wijaya Sakti : Lampu Jalan Mati Sementara Masyarakat Bayar, Itu Bentuk Kezaliman Pemkot Palembang

Duta Wijaya Sakti, SH., Ketua Komisi IV dan juga ketua Fraksi PDIP DPRD kota Palembang, saat di wawancarai usai kegiatan Reses masa persidangan II tahun 2023, tatap muka dengan warga di RT 12, RW. 03 Komplek Kehutanan, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, 25 Agustus 2023 (foto.Yon).

PALEMBANG – Barometer99.com,- Anggota DPRD kota Palembang Duta Wijaya Sakti melakukan reses tatap muka di Kelurahan Lebung Gajah. Dibeberapa titik tempat reses keluhan dan aspirasi warga didominasi lampu jalan yang mati.

“Mulai saya reses dari tanggal 22 kemaren hingga hari ini yang paling banyak dikeluhkan oleh warga masalah lampu jalan,”kata Ketua dari Fraksi PDI Perjuangan, saat diwawancarai usai Reses di Rt 12 Rw 03 kelurahan Lebung Gajah, kecamatan Sematang Borang komplek Kehutanan , Jum’at (25/08/2023).

Padahal, kata Duta masyarakat membayar untuk lampu jalan. Namun, sayangnya hak mereka tidak terpenuhi jadi seolah-olah keperluan masyarakat diabaikan. “Yang seperti ini sangat kami sayangkan, menurut hemat kami Pemerintah kok seakan-akan tutup mata masalah ini,”ucapnya.

Duta Wijaya Sakti, SH., Saat Kunjungan Reses, masa persidangan II tahun 2023, tatap muka bersama warga di RT 47 Kelurahan Lebung Gajah

Baca juga : Tarik Minat Investor Berinvestasi, Pemprov Sumsel Gelar SUMMIT 2023

Sedangkan, lanjut dia DPRD Kota Palembang sudah menambahkan anggaran khusus perbaikan lampu jalan, untuk Penambahan armada. Dan itu tidak sedikit anggarannya sekitar 5 Miliar untuk Perkimtan.

“Anggaran banyak tapi setiap malam saya menerima keluhan warga masalah lampu jalan.Saya selaku anggota Banggar kami mengalihkan anggaran dari sekwan 5 Miliar untuk Perkimtan untuk dibelikan mobil crane untuk perbaikan lampu jalan,”paparnya.

Alasan ditambah anggaran tersebut, disampaikan Duta, Dinas Perkimtan selalu beralasan anggaran tidak mencukupi.

Duta Wijaya Sakti, SH., Saat Kunjungan Reses, masa persidangan II tahun 2023, tatap muka bersama warga di RT 46 Kelurahan Lebung Gajah.

Baca juga : Reses di Puskesmas Sako, Warga Sampaikan Ke Peby Ada 18 Balita Stunting

“Karena mereka Perkimtan selalu beralasan tidak memiliki alat. Tapi secara rinci saya belum mengetahui berapa banyak tambahan yang sudah mereka beli,”ungkapnya.

Walaupun dikeluhkan, jelas dia tidak langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Palembang, masih harus menunggu berlama-lama dan ia merasa ketidakadilan bagi masyarakat.

“Ini merupakan suatu ke Zaliman menurut kami, karena mereka bayar tapi hak mereka tidak diberikan ini yang abai bagi pemerintah ini ke zaliman menurut kami Fraksi PDIP,”tegasnya.

Duta Wijaya Sakti, SH., Saat Kunjungan Reses, masa persidangan II tahun 2023, tatap muka bersama warga di RT 67 Kelurahan Lebung Gajah.

Baca juga : Reses di Kelurahan Srimulya, Warga Curhat ke Pomi Wijaya Tidak dapat Bansos dan Layanan KIS

Sebelumnya, Ia reses di RT 47 kelurahan Lebung Gajah warga juga mengeluhkan pembuatan KTP di ke nai biaya, dan biayanya cukup fantastis untuk pembuatan KTP.

“Kami kemaren reses di RT 47 kelurahan Lebung Gajah warga mengeluhkan kepada saya bahwa ketika mereka membuat KTP di mintai uang sebesar 250rb/KTP dan KK 50 ribu,”ujarnya.

Nah ini, tidak benar dan langsung saya berikan teguran ke dinas terkait. Dan hari ini langsung ditindaklanjuti, Namun untuk sanksi tentunya kembali ke pemerintah kota Palembang.

Baca juga : Reses Di Kantor Lurah 20 Ilir D1, Warga : Masuki Tahun Politik, Kami Ini Ibarat Gadis Montok

“Dan sudah saya sampaikan kemaren kepada Kabid KTP, dan ternyata itu merupakan ulah oknum UPT. Karena pembuatan KTP gratis tidak dikenakan biaya,”tuturnya.

Sementara itu, terkait drainase memang tidak mudah ada prosedurnya, terutama kesepakatan warga terlebih dahulu, khawatirnya ketika anggaran sudah siap tapi warga justru menolak itu kan jadi sia-sia.

“Terkait drainase memang harus kesepakatan warga, RT, RW, Lurah, Camat, karena masalah paret ini tidak bisa tertutup jadi harus dibuka apakah masyarakat mau ini dibongkar, kalau masyarakat nolak ya tidak bisa dibangun drainase,”pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *