Anggaran Pendidikan Bersumber dari APBD Kota Palembang, Baru 8 Persen

Foto Bersama Guru dan staf SMPN 53 Palembang dengan anggota DPRD kota Palembang dapil IV (foto.Yon)

Barometer99- PALEMBANG,- Anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD kota Palembang baru tersalurkan kurang dari 10 persen, padahal Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Julinto menyebutkan sesuai amanat undang-undang sebanyak 20 Persen.

“Anggaran pendidikan itu amanat undang-undang sebesar 20 Persen dari PAD, nah kita belum mencapai 10 persen baru 8 persen yang kita dapatkan dari APBD,” hal tersebut disampaikannya ketika Reses anggota DPRD Kota Palembang di SMPN 53, Selasa (30/08/2022).

Seharusnya lanjut dia, Seimbang antara transfer APBN dan APBD, bahkan saat Walikota sebelumnya Transfer APBN dan APBD itu berbanding 40 Persen dan 50 persen.

“Dulu seimbang saya ingat itu waktu Pak Romi Herton Walikota, Pak Harnojoyo Periode pertama berada di angka 50 Persen Palembang 40 Persen Pusat,”kata Julinto

H. Ahmad Julinto, S.Pd, MM., Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang saat di wawancarai, (foto.Yon).

Dengan kehadiran anggota DPRD kota Palembang hari ini semoga apa yang diharapkan bisa tersampaikan ke Walikota Palembang dan segera di tindak lanjuti. Khususnya permasalahan pendidikan, gedung sekolah, lingkungan sekolah, kekurangan tenaga pendidik, dan tentang kesejahteraan guru.

“Kami berharap mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan kami bisa cepat tersampaikan kepada pemerintah kota melalui DPRD dan harapan kami ini bisa disampaikan supaya guru-guru pendidikan ini semakin bagus dan berkualitas,” harapnya.

Menanggapi keluhan dari Dinas pendidikan kota Palembang dalam reses Dapil IV yakni Ketua Dapil H Pomi Wijaya Wakil Ketua Duta Wijaya Sakti Seketaris Peby Anggi Pratama, serta anggota DPRD Dapil IV Rupanda Karibullah, Patra Wibowo, Donny Prabowo, Subagio Rahmat Sentosa dan Harya Pratysha

“Kita ketahui bersama bahwa selama dua tahun kemaren anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19, awalnya tahun 2020 pembiayaan APD untuk tenaga kesehatan, dan 2021 digunakan untuk vaksinasi covid-19,”kata Poni Wijaya

Terkait keluhan lainnya, jelasnya dia pihaknya menyaksikan langsung di lapangan dan apa yang menjadi keluhan dari mereka akan di bawa ke rapat paripurna.

“Nanti hasil reses ini akan kita rapatkan internal masing-masing ada anggotanya delapan orang dan ini akan kami sampaikan di paripurna. Paripurna itu Rapat tertinggi yang dihadiri oleh Walikota dan seluruh OPD kota Palembang,”jelasnya.

Exit mobile version