Viral Pernyataan Kapolri Suyudi Bikin Merinding: Hukum Kehilangan Wibawa Jika Penegaknya Tak Tunduk
JAKARTA, Barometer99.com – Pernyataan tegas Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI menjadi perhatian publik. Pesan yang disampaikannya mengenai integritas dan supremasi hukum dinilai menjadi penegasan bahwa tidak seorang pun boleh merasa kebal terhadap hukum, termasuk mereka yang memiliki jabatan dan kewenangan di institusi penegak hukum.
Momen tersebut menjadi sorotan setelah Kapolri menyampaikan kalimat yang kuat mengenai kehormatan institusi dan tanggung jawab seorang penegak hukum.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” tegas Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan serius mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan dokumen elektronik yang turut menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.
Di hadapan anggota DPR, Suyudi menegaskan bahwa kewenangan kepolisian bukanlah instrumen untuk bertindak melampaui hukum. Sebaliknya, setiap kewenangan harus dijalankan sesuai aturan, prosedur, dan tetap menghormati hak-hak warga negara.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak mungkin dipertahankan dengan menutupi kesalahan. Justru keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan menjadi ukuran sesungguhnya dari kehormatan sebuah institusi.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” ujar Suyudi.
Kasus Besar yang Menguji Integritas Institusi
Dalam rapat tersebut, Kapolri juga memaparkan perkembangan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Berdasarkan pemaparan Kapolri, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa penyadapan, akses ilegal, serta pengelolaan dan penghapusan data elektronik.
Suyudi mengungkapkan, dugaan penyimpangan tersebut antara lain berkaitan dengan perintah penyadapan tanpa permohonan resmi penyidik, pemasukan nomor telepon ke dalam sistem tanpa verifikasi, hingga dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Bareskrim Polri juga telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli untuk mendalami perkara tersebut. Sejumlah perangkat elektronik, dokumen, serta log aktivitas penyadapan turut diamankan sebagai barang bukti.
Meski demikian, seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Tidak Ada yang Kebal Hukum
Salah satu pesan paling kuat dari pernyataan Suyudi adalah penegasan bahwa kehormatan institusi tidak dibangun dengan melindungi kepentingan pihak tertentu.
Menurutnya, integritas lembaga justru diuji ketika dugaan pelanggaran melibatkan orang-orang yang pernah memiliki kedudukan dan kewenangan besar.
Sikap tersebut sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan objektif, profesional, transparan, dan tidak boleh dipengaruhi jabatan maupun kedekatan kekuasaan.
Di akhir penyampaiannya, Suyudi mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan hanyalah amanah yang suatu saat akan berakhir. Namun, komitmen menjaga kebenaran dan keadilan akan menjadi bagian dari catatan pengabdian seseorang.
Pernyataan Kapolri tersebut kini menjadi pesan penting bagi seluruh jajaran penegak hukum: hukum tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi juga harus berlaku sama terhadap mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.
Sebab, supremasi hukum hanya akan memiliki makna apabila semua orang tunduk pada aturan yang sama.
Jabatan bisa berakhir, kekuasaan bisa berganti, tetapi integritas dan keberanian menegakkan keadilan akan selalu menjadi ukuran kehormatan seorang penegak hukum.












