Kapolri Suyudi Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Tindak Tegas Mafia Rekrutmen Tenaga Kerja
JAKARTA, Barometer99.com – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., menegaskan komitmen Polri dalam memberantas praktik percaloan tenaga kerja, pungutan liar (pungli), hingga intimidasi yang kerap merugikan masyarakat dalam proses rekrutmen pekerjaan.
Kapolri mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan apabila menemukan atau mengalami praktik-praktik yang mencederai proses perekrutan tenaga kerja tersebut.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Sebagai bentuk keseriusan, Kapolri juga telah menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap praktik percaloan, pungutan liar, serta intimidasi dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri menciptakan iklim rekrutmen yang bersih, transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan tanpa harus berhadapan dengan praktik-praktik ilegal.
Di sisi lain, melalui program POLIRAN, Polri berupaya menghadirkan peran yang lebih luas dalam menjawab berbagai persoalan sosial masyarakat. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja.
Dalam pelaksanaannya, Polri membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, serta lembaga pelatihan untuk membuka akses lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Melalui pendekatan tersebut, Polri diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Komitmen ini sekaligus mempertegas semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’, yakni menghadirkan institusi kepolisian yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan perlindungan, kepastian, serta manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.












