Tinjau Kesiapan Operasional KDKMP di Bojonegoro, Tim Mabes TNI Optimistis Tingkatkan Ekonomi Rakyat
Bojonegoro, Barometer99.com — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menunjukkan perkembangan signifikan. Dari total 430 desa dan kelurahan, sebanyak 396 titik atau sekitar 92,1 persen dilaporkan telah terbangun. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi tersebut beroperasi secara optimal dan mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat, Jum’at (23/10/26).
Untuk memastikan kesiapan tersebut, Tim Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) turun langsung ke lapangan guna memverifikasi kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kesiapan operasional KDKMP di sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Secara keseluruhan, terdapat delapan tim yang ditugaskan untuk melaksanakan peninjauan di wilayah tersebut. Salah satunya dipimpin Mayjen TNI Yenny Purnama, dengan anggota Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina, Marsma TNI Albertus Irianto, dan Kolonel Laut (K) Azis Sehanudin M. Peninjauan turut didampingi perwira dari Kodim 0813/Bojonegoro dan jajaran Koramil setempat.
Tim menyambangi sejumlah KDKMP yang tersebar di Kecamatan Bojonegoro, Dander, Bubulan, Gondang, Kalitidu, dan Gayam. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fasilitas pendukung telah tersedia sesuai ketentuan sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang masih harus dipenuhi sebelum koperasi beroperasi penuh.
Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina mengatakan, berdasarkan penjelasan Komandan Kodim 0813/Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, pembangunan KDKMP di wilayah tersebut telah mencapai 396 titik dari total 430 desa dan kelurahan.
“Capaian pembangunan ini menunjukkan progres yang signifikan. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai. Yang tidak kalah penting adalah memastikan koperasi siap beroperasi, dikelola secara profesional, dan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Said.
Dari hasil peninjauan pada 41 KDKMP di lima kecamatan, tim mendapati seluruh lokasi yang diperiksa telah dilengkapi bangunan dan sarana prasarana pendukung. Sebanyak 17 koperasi di antaranya telah beroperasi, sedangkan sisanya masih mempersiapkan sumber daya manusia, termasuk manajer dan karyawan, serta memenuhi kebutuhan barang komoditas untuk diperdagangkan.
“Secara umum, kesiapan sarana dan prasarana di sejumlah titik KDKMP sudah terpenuhi. Namun, masih ada beberapa yang sedang menyiapkan sumber daya manusia, baik manajer maupun karyawan, serta menunggu kedatangan barang yang akan diperdagangkan,” kata Said.
Menurut Said, verifikasi dan validasi yang dilakukan tim Mabes TNI tidak sekadar memeriksa kelengkapan fisik bangunan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan koperasi dalam menjalankan fungsi ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat desa.
KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, memperlancar distribusi barang, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja di tingkat lokal.
Dengan pengelolaan yang tepat, koperasi juga berpotensi menjadi penghubung antara produsen lokal dan konsumen, sehingga perputaran ekonomi tidak hanya bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Karena itu, percepatan operasional perlu dibarengi dengan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, ketersediaan barang secara berkelanjutan, serta harga yang kompetitif.
“Yang perlu kita dorong bukan hanya kesiapan bangunan, tetapi juga bagaimana koperasi ini dapat beroperasi dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kesinambungan pasokan barang, serta menawarkan harga yang kompetitif,” ujarnya.
Said menilai, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi faktor penting untuk memperkuat dampak ekonomi KDKMP. Kemitraan dengan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai unit usaha di desa perlu dikembangkan agar koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga bagian dari rantai ekonomi produktif masyarakat.
Melalui pola kemitraan tersebut, produk pertanian dan hasil usaha masyarakat berpeluang memperoleh akses pemasaran yang lebih luas. Pada saat yang sama, koperasi dapat membantu mendekatkan kebutuhan pokok kepada konsumen dengan sistem distribusi yang lebih efektif.
*Berpotensi Memperkuat Ketahanan Pangan Desa*
Tim Mabes TNI optimistis KDKMP dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan apabila didukung tata kelola yang profesional, pendampingan yang berkelanjutan, serta koordinasi yang kuat antara pengelola, pemerintah daerah, dan pihak terkait.
Pendampingan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, bersama dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat membantu mempercepat kesiapan operasional serta meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi.
Said menegaskan, keberhasilan KDKMP harus tercermin dari manfaat yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan memperoleh kebutuhan pokok, terbukanya kesempatan kerja, berkembangnya usaha lokal, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi desa.
“KDKMP diharapkan tidak terbatas sebagai sarana pelayanan kebutuhan bahan pokok masyarakat. Lebih dari itu, koperasi ini diharapkan tumbuh menjadi bagian dari penguatan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan,” ujar Said.
Dengan capaian pembangunan yang telah mendekati seluruh desa dan kelurahan di Bojonegoro, fokus berikutnya adalah memastikan setiap koperasi yang telah dibangun dapat berfungsi secara efektif.
Keberhasilan pada tahap operasional inilah yang akan menentukan sejauh mana KDKMP mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(23/10/26)
