Sekolah Gratis 2027 Disiapkan Rp 5 Triliun, Waka Komisi X: Kemendikdasmen Harus Lakukan Verifikasi
Jakarta. Barometer99.com – Pemerintah bersama DPR RI mulai menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Untuk mendukung kebijakan tersebut, anggaran sekitar Rp5 triliun telah disiapkan dalam APBN 2027.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program sekolah gratis. Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua sekolah swasta secara otomatis akan mendapatkan fasilitas pembiayaan pendidikan gratis dari pemerintah.
Menurut Lalu, pemerintah perlu melakukan verifikasi dan pendataan secara cermat untuk menentukan sekolah swasta yang memenuhi kriteria penerima program tersebut.
“Sesuai dengan putusan MK, pada 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” ujar Lalu.
Ia menjelaskan, terdapat karakteristik dan kemampuan pembiayaan yang berbeda-beda di antara sekolah swasta. Sebagian sekolah memiliki keunggulan tersendiri, termasuk menerapkan kurikulum tambahan atau internasional di luar kurikulum nasional.
“Swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua sekolah swasta mau digratiskan. Ada juga sekolah swasta yang memang memiliki kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah biasa, menggunakan kurikulum nasional, tetapi juga memiliki kurikulum tambahan seperti IB, Cambridge, dan sebagainya,” jelasnya.
Karena itu, Lalu menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini tengah menyusun daftar serta melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah swasta yang akan menjadi sasaran program.
Ia berharap proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara transparan, objektif, dan tepat sasaran agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta harus menjadi langkah konkret untuk menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. (Efendi)












