Umum  

Dana Kelolaan Haji 2027 Tembus Rp 195,29 Triliun, Komisi VIII Target Imbal Hasil Minimal 6 Persen

Dana Kelolaan Haji 2027 Tembus Rp 195,29 Triliun, Komisi VIII Target Imbal Hasil Minimal 6 Persen

Jakarta. Barometer99.com – Proyeksi pengelolaan keuangan haji untuk tahun anggaran 2027 memasuki babak krusial. Dalam rapat dengar pendapat di kompleks parlemen, Senayan, Senin (16/11), Komisi VIII DPR RI mencermati rencana kerja dan anggaran tahunan yang disodorkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Total dana kelolaan pada 2027 ditaksir menyentuh angka fantastis, yakni Rp 195,29 triliun.

“Kami di DPR tentu akan mempelajari terlebih dahulu seluruh usulan dari BPKH ini secara komprehensif,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat ditemui di ruang rapat Komisi VIII DPR RI.

Jika dalam kajian nanti proyeksinya selaras dengan pertimbangan dewan, yakni BPKH mampu menghasilkan keuntungan minimal 6 persen, hal itu bakal menjadi pertimbangan yang sangat bagus bagi DPR untuk menyetujuinya.

Berdasar paparan dalam rapat, proyeksi Rp 195,29 triliun pada 2027 ditopang perkiraan masuknya 495.312 pendaftar haji baru. Dari pengelolaan dana jumbo tersebut, BPKH memasang target nilai manfaat sebesar Rp 13,49 triliun atau setara imbal hasil 7,00 persen. Selain itu, alokasi dana kemaslahatan dipatok Rp 260 miliar dan nilai virtual account menembus Rp 2,6 triliun.

Meski target imbal hasil tergolong optimistis, Komisi VIII tetap memberi sorotan tajam pada efisiensi pos pengeluaran. Tercatat, biaya operasional BPKH pada 2027 diusulkan sebesar Rp 498,83 miliar untuk penguatan kelembagaan, tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Di luar anggaran badan pelaksana, rapat juga menyepakati anggaran Dewan Pengawas BPKH 2027 sebesar Rp 39,88 miliar. Dana itu difokuskan pada pembinaan kinerja badan pelaksana, pengawasan investasi, transformasi digital dan teknologi informasi, pengawasan tata kelola serta kepatuhan (GRC), koordinasi kemitraan, hingga pengawasan kebijakan umum dan rencana kerja.

Baca Juga :  ‎Petugas Gabungan Laksanakan Razia dan Tes Urine Napi di Lapas Kelas IIB Kota Bakti

Dalam rilisnya yang diterima Efendi reporter Elshinta, Komisi VIII memastikan pembahasan tidak berhenti pada angka-angka makro tersebut. Pendalaman detail alokasi anggaran maupun berbagai isu aktual penyelenggaraan ibadah haji lainnya bakal dibedah tuntas dalam agenda rapat lanjutan.

“Hasil RDP ini akan kami kaji, Jika nanti bisa memberi manfaat yang baik tentu akan kami setujui” terangnya. (Efendi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *