Puan Maharani Umumkan DPR Terima Surpres Prabowo, RUU Perampasan Aset Segera Dibahas Bersama Pemerintah
JAKARTA, Barometer99.com – Langkah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana memasuki tahapan penting. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas regulasi tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima Surpres bernomor R-58 tertanggal 27 Oktober 2026.
Informasi tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Puan menjelaskan bahwa surat Presiden berisi penunjukan perwakilan pemerintah yang akan terlibat langsung dalam pembahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR.
Menurut Puan, surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta mekanisme yang berlaku di lingkungan parlemen.
Penerimaan Surpres ini menjadi perkembangan penting dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset yang selama ini mendapat perhatian luas masyarakat.
Sebelumnya, DPR RI telah menyepakati RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026.
Dengan masuknya Surpres dari Presiden, pembahasan rancangan regulasi tersebut akan dilanjutkan bersama pemerintah melalui tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Komisi III DPR RI juga telah menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyampaikan target agar RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.
Dalam proses penyusunannya, Komisi III telah melakukan berbagai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, termasuk puluhan rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, serta menerima masukan tertulis dari berbagai elemen masyarakat.
RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya negara dalam mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme yang sah.
Namun, pembahasannya juga menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, transparansi, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset.
Dengan diterimanya Surpres Nomor R-58, publik kini menantikan langkah konkret DPR dan pemerintah dalam membahas regulasi tersebut hingga menjadi undang-undang.
